Fungsi Legislasi DPD Dikerdilkan, DPR Enggan Berbagi

Fungsi Legislasi DPD Dikerdilkan, DPR Enggan Berbagi

Oleh : Gokli Nainggolan

Kamis | 17-12-2015 | 10:33 WIB

Koordinator Tim Legislasi DPD RI, Prof. Dr. Jhon Pieris, SH,MS. (Foto: Gokli Nainggolan)

BATAMTODAY.COM, Batam - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merasa diakali lantaran fungsi legislasi yang mereka miliki sangat sempit atau tidak setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Padahal, sesuai Pasal 22D UUD 1945, tugas dan fungsi DPR dengan DPD sejajar.

Menguatkan kembali fungsi legislasi yang dikebiri itu, DPD RI menggalakkan Focus Group Discussion (FGD) bersama Akademisi dan para Mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya di Batam, FGD itu digelar bekerjasama dengan Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Selasa (15/12/2015) pagi.

Koordinator Tim Legislasi DPD RI, Prof. Dr. Jhon Pieris, SH,MS, menyampaikan hasil diskusi itu akan dijadikan bahan dalam pembahasan terhadap perubahan materi Rancangan Undang-Undang. Sebab, fungsi legislasi DPD harus dikuatkan kembali setara dengan fungsi DPR.

DPD, kata Jhon Pieris, merupakan lembaga negara sesuai pasal 22C dan 22D UUD 1945. Tetapi, pada pasal itu, kewenangan legislasi DPD tidak diatur dengan tegas hanya dirumuskan dengan kata "dapat" dan "ikut membahas".

"DPD seperti diakali, kewenangannya terus mengalami pengkerdilan. Sementara kewenangan DPR makin luas dan besar," kata Jhon.

Ironisnya, sambung dia, yudisial review yang diajukan DPD ke Mahkama Konstitusi (MK) telah dikabulkan. Putusan MK nomor 92/PUU-X/2012 harusnya menjadi jawaban atas persoalan itu, dimana kedudukan dan kewenangan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam legislasi.

"Nyatanya apa?. Putusan MK itu tidak dijalankan. DPR masih enggan berbagi dengan DPD," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan itu, Jhon Pieris berpendapat kewenangan legislasi DPD harus dibangkitkan kembali, dengan cara melakukan perubahan kelima UUD 1945. Lainnya, kata dia, mengubah UU MD3, serta merevisi UU MK agar semua putusan bersifat final dan mengikat semua lembaga tanpa bisa digugat kembali.

"Revisi UU MK sangat perlu, agar semua putusannya wajib dijalankan, bersifat final dan mengikat," tegasnya.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Cegah Penyebaran Penyakit Menular, Lapas Batam Gelar Skrining TB dan HIV

Telkom Pastikan Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi Jelang HUT RI ke-79 di IKN

Rahn Emas Tumbuh, BRK Syariah Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Penaksir Emas

PMII Kepri Sesalkan Terjadinya Kasus Kekerasan Santri di Ponpes Madani Tebu Ireng Bintan

Pererat Silaturahmi Lewat Pertandingan Sepak Bola, Jurnalis Anambas Apresiasi Cabjari Tarempa

Istri Tolak Berhubungan Intim, Suami di Anambas Nekat Bakar Diri

Tiba di Tanjungpinang, Evi Masamba Siap Hibur Masyarakat di Acara Pelantikan BPW KKSS Kepri

Polresta Tanjungpinang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seligi 2024

Pasien Anak Tak Ditangani Dokter Hingga Lima Jam di IGD RSUD Bintan

Amsakar Achmad Dianugerahi Gelar Dato' Wira Lela Perkasa dari Kesultanan Riau-Lingga

Tipu Sejumlah Pencaker, Pria Asal Tanjunguban Diciduk Polisi

Saat Pembatasan, Tak Semua Taksi Online Boleh Gunakan Pertalite

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024