Tercatat hingga Maret 2014 telah mencapai 1.782 PMA, ditambah 37 BUMN dan ribuan PMDN lainnya. Perkiraan keselurahan jumlahnya mencapai 5.000 perusahaan.

"Karena penyaluran dilakukan secara independen dan tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah, bantuan yang diberikan dianggap tidak dapat bersinergi dengan arah pembangunan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di lingkungan masyarakat," katanya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memang tidak dibenarkan memungut dana CSR untuk dimasukkan ke kas daerah, kecuali ada persetujuan DPRD. Apalagi sampai melakukan pungutan ilegal terhadap dana CSR.

Hardi menilai, memang tidak mudah untuk memahami penerapan CSR sebab UU No 25 tahun 2007 tidak mengatur secara detil cara penyaluran dana itu kepada masyarakat.

"Namun jika kita memahami regulasi lain yang dapat berhubungan dengan persoalan CSR, kita dapat mengikat perusahan untuk merujuk pada aturan yang ada seklaigus menjadi kontrol bagi pihak lain yang akan menjadikan CSR sebagai alat kepentingan," katanya.

Ada tujuh regulasi terkait tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia. Pertama, Peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.  PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 . 

Keempat, Peraturan yang mengikat jenis perusahaan penanaman modal, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007.  Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa"Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan."Sanksi-sanksi, diatur dalam Pasal 34, berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya:  (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Kelima, Peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalamUndang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”.  

Keenam, Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,Undang-undang ini tidak membahas secara khusus peran dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin, melainkan terdapat klausul dalam pasal 36 ayat 1 “Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Diperjelas dalam ayat 2  Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. Sedangkan pada Pasal 41 tentang “Peran Serta Masyarakat”, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa “Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

Ketujuh, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial. Kementrian Sosial  memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi Permensos adalah dibentuknya Forum CSR di tingkat provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang dikukuhkan oleh Gubernur

Editor: Surya