Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Diragukan, Komitmen Indonesia di KTT Perubahan Iklim
Oleh : Redaksi
Senin | 30-11-2015 | 09:35 WIB
jokowi hutan by getty.jpg Honda-Batam
Presiden Jokowi memaparkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada 2030 dalam KTT Perubahan Iklim atau COP ke-21 di Paris, Prancis. (Foto: Getty)

BATAMTODAY.COM, Paris - Bersama 146 pemimpin negara lainnya, Presiden Jokowi hari ini, Senin (30/11/2015), dijadwalkan akan menjelaskan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030 sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.


Kontribusi Indonesia itu diharapkan dapat mendorong terciptanya kesepakatan mengikat demi membatasi pemanasan global di bawah dua derajat Celsius.

Akan tetapi, target 29% pada 2030 dapat berubah mengingat Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya, jumlah emisi Indonesia disebut-sebut melebihi rata-rata emisi karbondioksida harian Amerika Serikat, yang selama ini berpredikat sebagai penyumbang gas rumah kaca terbesar kedua setelah Cina.

“Angka itu kan yang kita serahkan pada 20-an September, sebelum kita melihat situasi berat di akhir September sampai akhir Oktober,” kata Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, merujuk pada penyerahan dokumen pengurangan emisi nasional ke Badan Perubahan Iklim PBB.

Presiden Joko Widodo akan menjelaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada 2030 dalam KTT Perubahan Iklim atau COP ke-21 di Paris, Prancis.

Juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, Yuyun Indradi, berpendapat target Indonesia untuk mengurangi emisi 29% pada 2030 terlalu kecil.

Sebab, saat penghitungan emisi Indonesia dibuat, pemerintah menitikberatkan pada sektor energi. Padahal, kebakaran hutan dan lahan kini menjadi sumber emisi 

Juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, Yuyun Indradi, berpendapat kebakaran hutan dan lahan kini menjadi sumber emisi utama.

“Angka 29%itu proporsi utamanya lebih kepada emisi energi, yang notabene sekarang bertumpu pada energi batubara. Sementara, kita belum bisa menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi saat ini. Dan itu masih sampai sekarang menjadi sumber emisi utama Indonesia,” kata Yuyun.

Sebelumnya, organisasi lingkungan hidup, World Resources Institute, mengutip hasil penelitian Guido van der Werf dari Global Fire Emissions Database yang menyatakan emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah mengalahkan rata-rata emisi karbon harian AS.

Menurut data tersebut, hanya dalam 26 hari saja emisi dari kebakaran hutan dan lahan mencapai 1.043 juta metrik ton. Jumlah itu belum mencakup sektor lain seperti energi atau transportasi.

Menurut Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, Presiden Jokowi juga akan menjelaskan manajemen lahan gambut di Indonesia pada KTT Perubahan Iklim di Paris.

Hal yang bakal dipertegas ialah tidak ada lagi ijzn baru bagi perusahaan di lahan gambut dan praktik pembukaan lahan dengan membakar.

Menurut Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, Presiden Jokowi juga akan menjelaskan manajemen lahan gambut di Indonesia pada KTT Perubahan Iklim di Paris.

Namun, hal itu diragukan Yuyun Indradi, juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara yang mempertanyakan langkah pemerintah dalam menindak perusahaan pelaku pembakaran. Dia lalu memberi contoh sebuah perusahaan yang dibekingi ‘orang-orang penting’.

“Ada mantan petinggi Polri, kejaksaan, dan militer di perusahaan itu. Alasannya menjadi lebih ke arah politis ketimbang legal. Jadi, selain tidak realistis, (komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi) tidak ambisius. Artinya kesungguhan untuk mengurangi emisi masih diragukan,” kata Yuyun.

Tudingan bahwa pemerintah tidak bersungguh-sungguh dibantah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya. Menurutnya, pemerintah telah melakukan penegakan hukum yang tegas.

“Ada tiga perusahaan yang dicabut izinnya dan kita sudah membekukan 19 izin. Pemerintah tentu tidak dalam posisi, katakanlah, menyusahkan swasta. Pemerintah juga tidak akan hanya berpihak pada sini atau pihak situ. Pemerintah itu kan simpul negosiasi dari segala aspirasi,” kata Siti Nurbaya kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. (Sumber: BBC Indonesia)

Editor: Dardani

Berita Lainnya

KLH Minta Pemda Perbaiki Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir

12-12-2024 | 18:04 WIB

PT Timah Tanam Magrove dan Lepas Bibit Kepiting di Perairan Kundur dan Karimun

09-12-2024 | 20:04 WIB

Anak-anak dan Kaum Muda di 8 Provinsi Pimpin Aksi Menghadapi Krisis Iklim

09-12-2024 | 08:44 WIB