DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru

Miliki Peranan Memajukan Pendidikan

DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru

Oleh : Surya

Jum'at | 27-11-2015 | 12:15 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bekerjasama dengan PGRI melaksanakan seminar nasional mengenai pentingnya peranan guru dalam memajukan pendidikan.

Acara tersebut untuk melihat proses pengelolaan managemen yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan kepada guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Seminar nasional bertajuk "Kebijakan Pengelolaan Guru untuk Peningkatan Mutu Pendidikan" dilatar belakangi fenomena yang ditemukan Komite III DPD RI di daerah tentang masalah guru.

â€œUnsur penting dalam pendidikan adalah guru, karena itu memperhatikan peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru DPD RI telah membentuk Pansus Guru,â€ kata Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood saat membuka seminara tersebut di Jakarta kemarin.

Menurut Hardi, persoalan yang menyangkut guru saat ini sangat kompleks. Mulai dari rekrutmen guru, beban kerja guru, hingga kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan guru.

"Dibutuhkan komitmen semua pihak dalam membuat kebijakan yang berpihak pada guru dan ini harus menjadi prioritas,â€ katanya.

Dia menjelaskan, pemerintah terkadang terkecoh dengan rasio guru yang berbanding sama dengan murid. Padahal, saat dijumpai di lapangan, guru yang mengisi hanyalah guru honorer yang masih belum jelas di mata pemerintah

"Bila hal ini terus terjadi maka diprediksi kualitas guru tidak dapat ditingkankan, mengapa? Karena persoalan guru belum merata," ujar Senator asal Kepulauan Riau ini.

Sedangkan Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo menilai persoalan guru mengerucut pada dua simpul masalah yaitu, kinerja guru dan manajemen pengelolaan guru.

Dari dua simpul masalah tersebut dapat dirinci yaitu, lembaga pendidikan guru dan pendidikan profesi guru, data guru, kekurangan guru, seleksi penerimaan guru, kualifikasi akademik guru, beragam jenis guru, guru swasta, distribusi guru.

Lalu, peningkatan kualifikasi, sertifikasi, pembayaran tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, peningkatan karir guru, perlindungan hokum, penghargaan, kode etik guru, dan dewan kehormatan guru.

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari berpendapat guru merupakan pengarah kendali pendidikan dan kunci pembangunan bangsa, sehingga permasalahan terkait guru perlu segera ditindaklanjuti.

*lKekurangan kualitas dan kuantitas serta distribusi guru merupakan salah satu tantangan utama pendidikan nasional, Pemerintah sampai saat ini belum memiliki perencanaan dan kebijakan komprehensif untuk mengatasi hal tersebut. Implementasi arah kebijakan dan strategi Kemendikbud khususnya terkait peningkatan kualitas dan tata kelola guru belum terlihat optimal, *l kata Kharis.

Dengan diadakan seminar nasional yang menghadirkan pelbagai instansi pendidikan dari pemerintah, Hardi mengharapkan akan ditemukan solusi bersama untuk permasalahan guru.

Di samping itu, seminar tersebut dapat menimbulkan terobosan bagi permasalahan yang sering ditemui di daerah.

Melalui seminar ini juga diharapkan kebijakan yang dibuat pemerintah dapat berpihak kesejahteraan guru dan peningkatan mutu pendidikan.

Dalam seminar tersebut dihadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten dalam bidang pendidikan, selain Ketua Umum PB PGRI Sulistyo dan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari, yakni Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin, Direktur Pembinaan Guru Menengah Kemendibud Ana M Adam.

Editor : Surya