Djasarmen Dukung Langkah Pemerintah Bersihkan Paham Radikalisme

Djasarmen Dukung Langkah Pemerintah Bersihkan Paham Radikalisme

Oleh : Surya

Senin | 23-11-2015 | 16:00 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Senator Djasarmen Purba mendukung langkah pemerintah dalam penegakan dan pembersihan faham radikalisme anti Pancasila dan NKRI hingga ke akar-akarnya, belajar dari kasus Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan (BP) Batam Dwi Djoko Wiwoho yang ikut Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Terutama kasuistis di Batam, hendak adanya investigasi dan penindakan yang bersifat menyeluruh terhadap pihak pihak, jaringan ataupun simpatisan radikalisme," kata Anggota MPR/DPD RI Djasarmen Purba saat Sosialisasi Empat Pilar pada 22 Nopember 2015 kemarin di Batam.

Dalam sosialisi yang diikuti oleh 150 warga RW 18 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang Kota Batam, Djasarmen mengatakan, BP Batam yang menjadi lembaga dimana Dwi Djoko bekerja sehari-hari aktif bekerja juga perlu diinvestigasi.

"Termasuk kepada Badan atau lembaga dimana subyek radikalisme sehari-hari aktif bekerja. Dalam jangka ke depan, diminta agar pemerintah lebih mengedepakkan intelegensi dan pendeteksian secara dini sebelum faham radikalisme tersebut meluas dan berbuah kepada suatu tindakan radikal," katanya.

Selain itu, Djasarmen menghimbau Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar benar-benar memberikan prioritas terhadap legalisasi dan sertifikasi seluruh bangunan yang berada di area fasum pada setiap perumahan.

"Ada indikasi potensi konflik di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan berbeda keinginan dan peruntukan dari masing-masing pihak dalam hal pemanfaatan lahan fasum tersebut," katanya.

Keputusan Pemko Batam, lanjutnya, diperlukan untuk menjadi ketetapan hukum yang bersifat akhir dan jadi penengah dari dinamika permintaan dan tuntutan di masyarakat.

Djasarmen menambahkan, mendukung pemerintah sepenuhnya dalam hal menjaga kebiasaan penggunaan bahasa daerah sebagai salah satu cirri khas bangsa kita dan menjadi asset budaya nasional.

"Perlu undang undang yang mengatur dalam hal ini agar bahasa daerah tetap dapat dijamin kelestariannya," kata Anggota Komite II DPD RI ini.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Jelang Perayaan Nataru, Polda Kepri Beri Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Masa Depan Bima dan Pulau Sumbawa

Ketua MPR Sebut Prabowo Pahami Keberatan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Bentuk Holding UMKM

DWP Setjen DPD RI Dorong Peran Perempuan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua DPD RI Sepakat Pilkada Melalui DPRD Perlu Dipertimbangkan Lagi