Djasarmen Dukung Langkah Pemerintah Bersihkan Paham Radikalisme

Djasarmen Dukung Langkah Pemerintah Bersihkan Paham Radikalisme

Oleh : Surya

Senin | 23-11-2015 | 16:00 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Senator Djasarmen Purba mendukung langkah pemerintah dalam penegakan dan pembersihan faham radikalisme anti Pancasila dan NKRI hingga ke akar-akarnya, belajar dari kasus Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan (BP) Batam Dwi Djoko Wiwoho yang ikut Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Terutama kasuistis di Batam, hendak adanya investigasi dan penindakan yang bersifat menyeluruh terhadap pihak pihak, jaringan ataupun simpatisan radikalisme," kata Anggota MPR/DPD RI Djasarmen Purba saat Sosialisasi Empat Pilar pada 22 Nopember 2015 kemarin di Batam.

Dalam sosialisi yang diikuti oleh 150 warga RW 18 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang Kota Batam, Djasarmen mengatakan, BP Batam yang menjadi lembaga dimana Dwi Djoko bekerja sehari-hari aktif bekerja juga perlu diinvestigasi.

"Termasuk kepada Badan atau lembaga dimana subyek radikalisme sehari-hari aktif bekerja. Dalam jangka ke depan, diminta agar pemerintah lebih mengedepakkan intelegensi dan pendeteksian secara dini sebelum faham radikalisme tersebut meluas dan berbuah kepada suatu tindakan radikal," katanya.

Selain itu, Djasarmen menghimbau Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar benar-benar memberikan prioritas terhadap legalisasi dan sertifikasi seluruh bangunan yang berada di area fasum pada setiap perumahan.

"Ada indikasi potensi konflik di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan berbeda keinginan dan peruntukan dari masing-masing pihak dalam hal pemanfaatan lahan fasum tersebut," katanya.

Keputusan Pemko Batam, lanjutnya, diperlukan untuk menjadi ketetapan hukum yang bersifat akhir dan jadi penengah dari dinamika permintaan dan tuntutan di masyarakat.

Djasarmen menambahkan, mendukung pemerintah sepenuhnya dalam hal menjaga kebiasaan penggunaan bahasa daerah sebagai salah satu cirri khas bangsa kita dan menjadi asset budaya nasional.

"Perlu undang undang yang mengatur dalam hal ini agar bahasa daerah tetap dapat dijamin kelestariannya," kata Anggota Komite II DPD RI ini.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

DPD RI Jalin Kolaborasi dengan Insan Media Percepat Pembangunan Daerah

Pilkada Serentak Harus Wujudkan Demokrasi Sejuk dan Damai

DPD RI di Bawah Kepemimpinan Sultan Najamudin Diyakini akan Lebih Baik

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Jelang Nataru, Pemerintah Fokus pada Keselamatan Transportasi dan Peningkatan Kewaspadaan di Daerah Rawan

ICC Rilis Surat Penangkapan, Netayanhu Resmi Jadi Buronan 124 Negara

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Sultan Harap Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai dengan Kolaborasi Legislasi

Ketua DPD RI Minta Kenaikan PPN 12 Persen Januari 2025 Ditunda

Ketua DPD RI Ajak Pemuda Bengkulu Berkolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045