Hate Speech Jadi Pembicaraan Hangat di Kepri

Hate Speech Jadi Pembicaraan Hangat di Kepri

Oleh : Surya

Senin | 23-11-2015 | 12:13 WIB

Anggota Komite I DPD RI, Senator asal Provinsi Kepulauan Kepri

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Pro dan kontra atas penerbitan Surat Edaran Kapolri terbaru No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) pada 8 November 2015 yang lalu juga berkembang dan jadi isu hangat di tengah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

"Beberapa kalangan masyarakat menanyakan tentang urgensi diterbitkannya SE Kapolri tersebut dan efeknya terhadap hak berpendapat masyarakat terutama unsur generasi muda dan mahasiswa yang selalu kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan," kata Muhammad Nabil, Anggota Komite I DPD RI di Jakarta dalam laporan kegiatan di daerah pemilihan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, perlu sikap bijaksana memaknai SE Kapolri tersebut dihubungkan dengan upaya pemerintah meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan penegakan HAM di tengah masyarakat.

Pertama karena SE Kapolri tersebut intinya menegaskan beberapa hal penting yaitu pertama: persoalan ujaran kebencian (hate speech) semakin mendapat perhatian serius masyarakat nasional dan internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan HAM.

Kedua membahas bentuk-bentuk yang termasuk dalam kategori ujaran kebencian (hate speech) tersebut. Pihak kepolisian menyatakan bahwa apabila tidak ditangani dengan epektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka ujaran kebencian (hate speech) memunculkan konflik sosial yang meluas sehingga rawan menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan bahkan penghilangan nyawa.

Oleh karena itu dengan SE Kapolri terbaru diharapkan meminimalisir sejak dini potensi konflik sosial tersebut dengan mengatur sesuai prosedur penanganan yang manusiawi dan preventif berdasarkan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Buka Jalur Roro Batam-Johor, BP Batam Dorong Pengembangan Pariwisata dan UMKM

DPD RI Jalin Kolaborasi dengan Insan Media Percepat Pembangunan Daerah

Pilkada Serentak Harus Wujudkan Demokrasi Sejuk dan Damai

DPD RI di Bawah Kepemimpinan Sultan Najamudin Diyakini akan Lebih Baik

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Jelang Nataru, Pemerintah Fokus pada Keselamatan Transportasi dan Peningkatan Kewaspadaan di Daerah Rawan

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Sultan Harap Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai dengan Kolaborasi Legislasi

Ketua DPD RI Minta Kenaikan PPN 12 Persen Januari 2025 Ditunda

Ketua DPD RI Ajak Pemuda Bengkulu Berkolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045