TKI Ilegal Jadi Dilema, Pemerintah Jangan Hanya Menindak Tanpa Solusi

TKI Ilegal Jadi Dilema, Pemerintah Jangan Hanya Menindak Tanpa Solusi

Oleh : Romi Candra

Kamis | 19-11-2015 | 17:00 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Dwi Ria Latifa. (Foto: Romi Candra)

BATAMTODAY.COM, Batam - Permasalahan penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal hingga kini masih menjadi dilema. Terbukti, masih banyak masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui agen atau PJTKI tidak resmi, seperti penggrebekan penampungan ratusan calon TKI ilegal di kawasan Jodoh belum lama ini.

Anggota Komisi III DPR RI, Dwi Ria Latifa, mengakui, hingga kini pemberantasan yang dilakukan masih sulit. "Kenapa mereka mau menjadi TKI, karena mengharapkan pekerjaan dan gaji yang lebih menjanjikan di luar negeri, meski secara ilegal. Kondisi ini menandakan kalau di kampung halamannya sendiri masih terbatas lapangan pekerjaan," tutur Dwi.

Dengan kata lain, pemerintah harus bisa berfikir keras mengatasi masalah ini. Bisa saja harus berusaha membuka lapangan kerja di daerah asal mereka. Baca juga: Ratusan Calon TKI Ilegal yang Diamankan di Jodoh Pilih Diberangkatkan ke Malaysia

"Tapi jika hal itu belum bisa dipenuhi, mari sama-sama berikan pelatihan atau pendidikan unuk masyarakat agar bisa bekerja di kuar negeri dengan resmi. Tentunya, minat masyarakat bekerja ke luar negeri tidak bisa dibatasi jika pemerintah belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan di negara sendiri," jelasnya.

Selama ini, juga dirasakan sulitnya masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melakukan pengurusan dokumen. Bahkan juga ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi dengan meminta uang untuk memuluskan dalam pengurusan itu.

"Dengan kata lain, kejelian aparat juga harus mengawasi dan menindaklanjuti jika ada oknum yang bermain. Intinya kita harus berperan aktif mengtasi masalah ini. Jangan hanya menindak saja, tapi juga harus memberikan solusi," pungkasnya.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Kejari Anambas Lidik Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Puskemas Siantan Selatan

Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PU Teken SKB Percepat Pembangunan Tiga Juta Rumah Bagi MBR

Kapolri Ungkap Kesiapan Polri Kawal Pelaksanaan Pilkada 2024, Masyarakat Diminta Gunakan Hak Pilihnya Datang ke TPS

Pemerintah Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada 2024 di 545 Daerah Siap Digelar

Usai Cuti, Kepala BP Batam Dengarkan Laporan Kinerja dari Wakil Kepala BP Batam

Peras Pegawai untuk Pendanaan Pilkada, KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu sebagai Tersangka

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pria Paruh Baya di Bintan Diamankan Polisi Usai Cabuli Bocah 9 Tahun

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi