Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Mulai 2017, Pemerintah Terapkan Kebijakan Satu Peta untuk Lahan
Oleh : Surya
Selasa | 10-11-2015 | 19:32 WIB
ferry_mursyidan_baldan.jpg Honda-Batam
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Jakarta-Pemerintah menyiapkan one map policy (kebijakan satu peta) pada 2017 guna menghindari tumpang tindih izin penggunaan lahan seperti yang terjadi di Batam antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.


Keputusan tersebut diambil pemerintah menggelar rapat koordinasi membahas persiapan kebijakan satu peta untuk lahan di kantor Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Rapat koordinasi itu juga diihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, serta perwakilan dari kementerian perindustrian dan kementerian keuangan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, kebijakan satu peta dapat menghindari tumpang tindih izin lahan yang selalu menjadi penyebab lambatnya pembangunan infrastruktur.

"Selama ini masing-masing punya. peta sendiri, kehutanan punya peta sendiri, pertanahan punya peta sendiri. Kalau peta itu kita buat dengan one map sendiri, nanti akan ketahuan tidak akan tumpang tindih lagi," kata Ferry.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, kebijakan satu peta lahan akan meliputi sisi kehutanan, perkebunan, pertanian, pengembangan energi hingga sebaran penduduk.

"Kita buat peta dasarnya 1:50.000. Kemudian peta kehutanan taruh di situ, baru kita ketahui perusahaannya yang sudah dapat konsesi, gambut kemudian di mana saja, daerah untuk perkebunan juga, pertambangan dan transmigrasi," kata Sofyan‎.

Sofyan menyatakan, dengan cara pemetaaan yang berlaku sekarang, seringkali terjadi tumpang tindih antar instansi. 

Penataaan yang terjadi di lapangan pun kemudian menjadi berantakan, sebab masing-masing instansi merasa petanya yang paling tepat.

"Jangan-jangan ada peta yang sudah diberikan perkebunan ada pertambangan ada juga transmigrasi. Jadi dengan‎ ada one map policy akan lebih mudah ditata," katanya.

‎Di samping itu, peta tersebut juga akan mempermudah pemerintah dalam menetapkan proyek. Misalnya untuk pembangunan jalan tol, pembangkit listrik, kilang minyak, bandar udara (bandara) dan yang lainnya.

"Kalau kita mau bangun jalur tol, di mana jalur tol itu, jalur kereta api yang baru di Kalimantan, dimana itu? Jadi peta itu sangat penting," jelas Sofyan.

Proses menciptakan peta itu dimulai dari tahun lalu, dan memakan waktu yang cukup panjang. Akhir tahun ini peta dasar‎ akan selesai, kemudian untuk keseluruhan selesai akhir tahun depan, targetnya bisa diimplementasikan awal 2017.

"Kita akan lebih percepat dengan ada peta satu itu itu akan mudah sekali melihat Indonesia dari dimensi apapun," katanya.

Proses pembahasan ini, kata Sofyan, memang memakan waktu yang cukup lama. Sebab harus mempertimbangkan peta yang selama ini sudah ada di setiap instansi.‎ Di dalam peta tersebut juga akan tersedia secara teknis dan spesifik.

Editor : Surya

Berita Lainnya

BPK Temukan Kebun Sawit di Kawasa Hutan Tanpa Izin Seluas 2,5 Juta Hektar

19-07-2024 | 17:04 WIB

Menteri PANRB Jamin Seleksi Sekolah Kedinasan Tanpa Praktik Kecurangan

19-07-2024 | 11:04 WIB

Mulai Januari 2025, Mobil dan Motor Wajib Asuransi

18-07-2024 | 18:44 WIB