Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Mahasiswa Tuntut Pemerintah Kepri Prioritaskan Anggaran Pendidikan Ketimbang Seremonial
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 10-11-2015 | 12:31 WIB
demo-pendidikan.jpg Honda-Batam
Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Yatim Mustafa saat memberikan penjelasan kepada mahasiswa Stisipol Raja Ali Haji yang berdemo di Kantor Gubernur Kepri. (Foto: Charles Sitompul)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Stisipol Raja Ali Haji (Gemas) melakukan aksi demo, menuntut transparansi dan realiasi alokasi dana pendidikan 20 persen dari APBD 2015 Provinsi Kepri. Aksi demo dilakukan di depan Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Selasa (10/11/2015). 

Dalam orasinya, mahasiswa ‎menyatakan Pemerintah Provinsi Kepri tidak berkomitmen dengan amanat UU Pendidikan dalam mengalokasikan anggaran bagi mahasiswa dalam APBD 2015.

"Kami menuntut agar pemerintah merealisaskan bantuan pendidikan daripada membiayai kegiatan seremonial seperti peringatan Sumpah Pemuda dan Jambore Pemuda Indonesia yang tak jelas juntrungnya," ujar mahasiswa. 

Melalui aksi demo hari ini, tambahnya, pihak mahasiswa menuntut dan meminta penjelasan transparansi serta komitmen Pemerintah dalam pengalokasiaan 20 persen dana pendidikan di APBD Kepri.

"Hari ini kami meminta komitmen dan penjelasan pada Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri terkait ditiadakannya anggaran bantuan pendidikan di APBD Kepri tahun ini," kata seorang orator.

Selain itu, mahasiswa juga‎ meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kepri agar transparan dalam pengalokasian anggaran pendidikan ‎dan bantuan belajar mahasiswa yang dialokasikan di APBD Provinsi Kepri. 

"Kami juga meminta Penjabat Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, agar dapat melanjutkan pembangunan perpustakaan Stisipol Raja Haji yang saat ini terbengkalai, karena sangat dibutuhkan masyarakat untuk pendidikan," ujarnya. 

Terakhir, mahasiswa ‎menuntut Pemerintah Provinsi Kepri agar segera menyelesaikan permasalahan tanah yang diperuntukan untuk pembangunan perpustakaan dan bukan kepentingan kapitalis. 

Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Yatim Mustafa yang menemui mahasiswa mengatakan, tidak teralokasinya dana Bantuan pendidikan di APBD 2015 Itu, disebabkan adanya defisitnya alokasi anggaran yang mencapai Rp 787 miliar.

"Akibatnya kegiatan dan bantuan pendidikan dari APBD 2015 dilakukan pemotongan, demikian juga kegiatan lainnya," kata Yatim.

Mengenai tuntutan mahasiswa atas 20 persen dana pendidikan dari APBD sebagaimana amanat UU Pendidikan, Yataim beralasan, kalau sebelumnya pihaknya telah mengalokasikan dana bantuan pendidikan tersebut dalam APBD Murni Kepri, Tetapi akibat adanya defisit tersebut, hingga pos anggaran bantuan pendidikan tahun 2015 ditunda

"Jadi bukan ditiadakan, tapi dipending pada APBD 2015 akibat adanya defisit anggaran. Selain dana bantuan pendidikan, insentif guru Rp 59 miliar, hingga saat ini, juga belum dapat dibayarkan akibat cash flow APBD yang belum memungkinkan," ujarnya. 

Sedangkan masalah perpustakaan, Yatim berdalih Pemerintah Kepri tetap berkomitmen untuk membangun, tetapi karena lahan tersebut masih bermasalah, sehingga pembangunan menjadi terkendala. 

Atas penjelasan itu, mahasiswa mengaku tidak puas, dan dianggap hanya membuat alasan serta memberikan janji-janji. Mahasiswa ingin meminta penjelasan secara langsung dari Penjabat Gubernur serta Sekda Provinsi Kepri. 

Editor: Dodo

 
Harris Batam Center
 
Berita Lainnya

MPR RI Ingatkan Ancaman Perkembangan Teknologi Jadi 'Sisi Gelap' Kemajuan Peradaban

05-05-2024 | 17:32 WIB

Pelestarian Bahasa Daerah Harus Dimulai dari Lingkungan Keluarga

03-05-2024 | 13:04 WIB

Dipusatkan di Batam, Peringatan Hardiknas Provinsi Kepri Berlangsung Meriah

02-05-2024 | 19:00 WIB