Nah Loh, Ini Kata Buehler Tentang Media di Indonesia

Nah Loh, Ini Kata Buehler Tentang Media di Indonesia

Oleh : Redaksi

Senin | 09-11-2015 | 09:41 WIB

Pengajar politik di SOAS University of London, Dr Michael Buehler saat diwawancarai BBC. (Foto: BBC)

BATAMTODAY.COM, London - Pengajar politik di SOAS University of London, Dr Michael Buehler, menegaskan bahwa beberapa media di Indonesia keliru dalam mengutip tulisannya terkait dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, beberapa waktu lalu.

Dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Dr Buehler menjelaskan bahwa dia tidak mengatakan perusahaan di Singapura yang memfasilitasi pertemuan itu.

"Yang saya tulis dalam artikel saya pada prinsipnya ada kontrak bahwa seseorang membayar uang ke Pereira Limited di Singapura yang kemudian diberikan kepada perusahaan di Las Vegas, R&R Partners, US$80.000 untuk pekerjaan konsultasi dalam hubungan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat," jelasnya kepada wartawan Liston Siregar di studio BBC di London.

Dia mengatakan sumber dari tulisan itu adalah dokumen yang bisa dibuka untuk umum, dan link untuk dokumen tersebut disertakannya dalam artikelnya yang pertama kali dimuat di sebuah situs tulisan tentang Asia Tenggara, New Mandala.

"Sumber tempat saya mendapatkannya adalah open access, jadi semua orang bisa mendapatkannya."

Dalam kunjungan ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo menyatakan ingin bergabung dengan TPP.

Pemerintah Indonesia sudah membantah secara tegas bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama beberapa waktu lalu merupakan pendekatan dari sebuah perusahaan humas komersial.

Selain itu dalam pernyataan resminya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington juga menegaskan pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi tidak menggunakan lobbiyist.

"Terkait dengan pemberitaan penggunaan lobbyist di Amerika Serikat, meskipun lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, Pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan lobbyist di Amerika Serikat," tegas pernyataan tersebut.

Namun menurut Dr Buehler, pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan baru. "Jadi kalau pemerintah Indonesia menyatakan tidak pernah menggunakan konsultan maka siapa yang membayar konsultan itu dan kenapa konsultan di Singapura itu berpura-pura bekerja atas nama pemerintah Indonesia Indonesia."

Masalah ini menjadi kontroversi setelah beberapa media di Indonesia, antara lain Tempo, menurunkan berita dengan mengutip tulisan Dr Michael Buehler. (Sumber: BBC Indonesia)

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Jelang Nataru, Pemerintah Fokus pada Keselamatan Transportasi dan Peningkatan Kewaspadaan di Daerah Rawan

ICC Rilis Surat Penangkapan, Netayanhu Resmi Jadi Buronan 124 Negara

BP Batam Gelar Rakor, Percepat Realisasi RORO Batam-Johor

Kejari Batam Tahan 2 Tersangka Korupsi RSUD Embung Fatimah Batam

DPD RI Jalin Kolaborasi Dengan Insan Media Percepat Pembangunan Daerah

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Mensyukuri dan Menikmati 19 Tahun Mandiri

Kapolri Sematkan Bintang Bhayangkara Utama kepada Panglima TNI dan Tiga Kepala Staf

Karir Politik Raja Rafiza, dari Angan-angan Menjadi Ketua DPRD Karimun