Bangun Daerah Tertinggal, Kementerian PU Dapat Rp104 triliun

Bangun Daerah Tertinggal, Kementerian PU Dapat Rp104 triliun

Oleh : Redaksi

Selasa | 03-11-2015 | 09:44 WIB

Presiden tinjau proyek pu by bbc indonesia.jpg

Presiden Jokowi meninjau proyek infrastruktur. 2016, pemerintah Indonesia mengalokasi dana Rp104,1 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum. (Foto: BBC_

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengalokasi dana Rp104,1 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam APBN 2016 yang baru saja disahkan.

Kementerian ini mendapatkan dana paling besar di antara semua kementerian, yang disambut gembira oleh Ramses Ole, warga Papua.

"Kalau untuk saya ya, medan yang sulit sekali untuk komunikasi masyarakat, lalu-lalang masyarakat dari desa ke desa dari kecamatan ke kecamatan, masih perlu transportasi yang lancar untuk pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan," kata Ramses yang tinggal di Jayapura.

Pria berusia 85 tahun tersebut berharap pemerintah akan segera membangun tanah kelahirannya.

Dalam APBN tahun 2016, pemerintah memberi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat peningkatan dana sekitar 50% lebih banyak ketimbang anggaran untuk Kementerian PU tahun ini.

Dengan dana tersebut, Kementerian PU memiliki banyak rencana, jelas Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Mudjiadi.

"Yang paling besar (alokasi dana) ada di Bina Marga, saya gak hapal 40 (triliun) berapa, di (bagian) Sumber Daya Air adalah 30,4 triliun (rupiah)," ungkap Mudjiadi.

Dana untuk bagian SDA akan digunakan untuk membangun bendungan sebanyak delapan buah, melanjutkan pembangunan 22 bendungan yang lama, perbaikian sekitar 180.000 jaringan irigasi dan pembangunan sekitar 70 jaringan irigasi baru.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah sepatutnya mendapatkan alokasi dana APBN yang paling besar, menurut ekonom dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Kresnayana Yahya.

"Itu akan punya dampak yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi ke depan. Food sufficiency (kecukupan pangan) itu dimulai dari irrigation. Kalau irrigation-nya itu jalan, maka ini akan menjadi semacam the driver (pendorong), key driver (pendorong utama) untuk terjadi sustainability in food," jelas Kresnayana.

Namun Kresnayana Yahya mengingatkan bahwa pemerintah harus bersikap tegas, agar berbagai rencana pembangunan infrastruktur berjalan lancar, terutama yang terkait dengan pembebasan lahan untuk berbagai proyek.

Dua lembaga pemerintah lainnya yang mendapatkan anggaran terbesar dari APBN adalah Kementerian Pertahanan dan Polri.

APBN 2016 disahkan pekan lalu dalam rapat paripurna DPR di Jakarta. (Sumber: BBC Indonesia)

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Srikandi Turut Sukseskan Sosialisasi Penyesuaian Tarif PLN Batam

Tingkat Pengangguran Indonesia Tertinggi di ASEAN

PBNU Terbitkan Larangan Kerja Sama Organisasi Terafiliasi Israel

Silaturahmi dalam Moderasi Beragama, Rafiq: Jangan Mudah Terprovokasi Berita Hoax

Bahaya! Ini 6 Kebiasaan Buruk Pemotor Wanita saat di Jalan Raya

Tingkatkan Layanan di Bandara Hang Nadim, PT BIB Gelar Diskusi dengan Taksi Konvensional dan Taksi Online

Tiba di Tanjungpinang, Evi Masamba Siap Hibur Masyarakat di Acara Pelantikan BPW KKSS Kepri

Polresta Tanjungpinang Gelar Apel Pasukan Operasi Patuh Seligi 2024

Amsakar Achmad Dianugerahi Gelar Dato' Wira Lela Perkasa dari Kesultanan Riau-Lingga

Tipu Sejumlah Pencaker, Pria Asal Tanjunguban Diciduk Polisi

Ubah Sampah Jadi Bernilai Ekonomi, Marlin Agustina Buka Pelatihan Pilah Sampah

Polres Bintan Bakal Gelar Operasi Patuh Seligi 2024, Ini Sasarannya

BPK Temukan Kebun Sawit di Kawasa Hutan Tanpa Izin Seluas 2,5 Juta Hektar

Menteri PANRB Jamin Seleksi Sekolah Kedinasan Tanpa Praktik Kecurangan

Mulai Januari 2025, Mobil dan Motor Wajib Asuransi