Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Papua, Target Utama Pembangunan Jokowi
Oleh : Opini
Jum'at | 30-10-2015 | 10:32 WIB
presiden-joko-widodo-republika.jpg Honda-Batam
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Sumber foto: Republika)

Oleh: Domingus Pitey*

ERA Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah dimulai saat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),  termasuk Indonesia, menyepakati Outcome Document SDGs pada tanggal 2 Agustus lalu. Dokumen ini berisi tentang deklarasi, tujuan, target dan cara pelaksanaan SDGs hingga tahun 2030. Dokumen ini adalah kerangka kerja pembangunan global baru pengganti Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015 ini, dengan 17 tujuan dan 169 target.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia dengan segera menyiapkan berbagai hal baik dari sisi proses dan subtansi untuk memastikan dilaksanakannya SDGs dalam kerangka pembangunan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah Indonesia tentu harus pro-aktif dalam upaya pencapaian SDGs, sebagai tindak lanjut atas inisiatif proaktif Indonesia dalam proses penyiapan agenda SDGs sejak tahun 2012.

Meskipun SDGs tidak bersifat mengikat secara hukum (legally binding), namun SDGS merupakan hasil kesepakatan pimpinan negara yang mengikat secara moral bagi tiap negara untuk  bertanggungjawab dan berkewajiban memastikan tujuan dan target yang ada di SDGs bisa dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2030.

Michael Bobby Hoelman, Senior Adviser INFID menyatakan bahwa SDGs penting karena interkoneksi pembangunan memerlukan tindakan bersama untuk menanggulangi masalah global, yang juga menjadi masalah Indonesia, seperti; kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Agenda SDGs menjadi salah satu panduan atau referensi bagi kerjasama pembangunan global pasca MDGs.

Lebih lanjut Michael menyatakan Indonesia memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan pembahasan SDGs dengan RPJMN. Meski secara umum, Nawacita banyak beririsan dengan Tujuan-tujuan SDGs, pemerintah perlu memastikan ambisi rencana jangka menengahnya terutama terhadap target dan indikator SDGs. Secara khusus, Indonesia perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap tujuan–tujuan yang masih tertinggal sekaligus terhadap orientasi–orientasi strategis tujuan pembangunan global berkelanjutan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia tidak boleh lagi menyia-nyiakan sumber daya alam yang dimiliki. Semua sumber daya alam yang ada harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jokowi menjelaskan, Indonesia telah mengalami tiga kegagalan besar dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pertama, di era 70-an saat booming minyak bumi, Indonesia gagal membuat pondasi pembangunan berkelanjutan. Kedua, di era 80-an saat booming hutan, Indonesia gagal mengambil kesempatan. Ketiga, di era 2000-an, Indonesia juga gagal dalam pengelolaan minerba. Untuk itu, pada tahun ini berbagai kesalahan tersebut harus di perbaiki secara maksimal.

Terkait dengan itu, salah satu target utama Pemerintah Indonesia dalam menerapkan SDGs tentu ada di Daerah Papua. Keseriusan Jokowi dalam melakukan pembangunan di Papua dapat dilihat dari upaya yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Hal ini di lihat dari beberapa kali Jokowi telah melakukan kunjungan ke Papua. Kunjungan itu, tentu bukan tanpa alasan. Jokowi ingin pola dan model pembangunan yang akan dibentuk dapat sesuai dengan kulture dan truktur daerah di Papua.

Langkah-langkah berkesinambungan dalam menuntaskan masalah di Papua oleh Jokowi dimulai pada awal pemerintahannya ketika melakukan dialog sekaligus Perayaan Natal tahun 2014. Pada kunjungan pertama saja, Jokowi telah meletakkan batu pertama pembangunan pasar di Sentani dan pasar untuk Mama-Mama Pedagang Asli Papua di kota Jayapura. Hasil dari kunjungan pertama ini juga Jokowi telah memerintahkan Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, agar melakukan penelitian terkait pembangunan kereta api di Papua.

Kunjungan kedua, yang dilakukan Bulan Mei, Presiden justru meresmikan Jembatan Holtekam, Peresmian Kampus IPDN di Buper Waena, serta peletakan batu pertama pembangunan fasilitas PON 2020 dan peresmian Kabel Optik. Di hari keduanya, Jokowi meresmikan Pembangunan industri Petro Kimia dan meresmikan Pembangunan Pembangkit Listrik Proyek Tangguh BUMN. Selain itu, juga dilakukan panen raya di Bapeko, Kabupaten Merauke. Saat in, Pembangunan berkelanjutan di Papua telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015.

Pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 234 triliun hingga 2019. Dana tersebut mayoritas dipakai membangun sarana dan prasarana transportasi massal berbasis rel, di luar Jawa. Pemerintah akan menyambungkan pulau-pulau besar Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dengan jaringan kereta.

Dengan masuknya Papua dalam RPJMN 2015, maka diharapkan di tahun kedua periode pemerintahan Jokowi-JK, rakyat Indonesia yang ada di daerah Papua dapat merasakan kesejahteraan, sebagai bukti keseriusan Jokowi meningkatkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.

*) Penulis adalah Mahasiswa Papua di Salatiga, aktif pada Kajian Kemandirian Bangsa untuk Kedaulatan dan Kesejahteraan.

Berita Lainnya

Arjuno 200.000

31-12-2024 | 08:24 WIB

Politik Ular

30-12-2024 | 08:24 WIB

Nyali Besar

28-12-2024 | 08:24 WIB