Catatan Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Jokowi Sangat Lemah dalam Koordinasi, Contohnya soal Batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta -Anggota Komite I DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Muhammad Nabil, menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat lemah dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk soal masa depan Batam.

"Secara personal Jokowi sangat positip, tapi soal leadership sebagai seorang pemimpin, kelemahannya cukup menonjol. Jauh apabila dibandingkan dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red)," kata Nabil di Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Menurut Nabil, seorang pemimpin harus bisa mengkoordinasikan dalam menyelesaikan masalah, bukan diselesaikan sendiri seperti Jokowi.

"Sangat lemah mengatasi masalah, kinerja di kementerian cenderung tidak sejalan dengan presidennya. Contohnya soal Batam,  bagaimana langkahnya dan koordinasi untuk membuat Batam jadi bergairah dalam investasi tidak ada sama sekali," katanya.

Langkah Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Batam menyaingi ekonomi Singapura, lanjutnya, tidak diikuti langkah nyata diikuti oleh menteri sebagai pembantunya.

"Katanya mau bikin kantor di Batam, bikin Satgas, mau menampung investasi Singapura yang tidak tertampung. Ini kemana semua. Dari lima paket kebijakan ekonomi tidak ada yang nyinggung soal Batam," katanya.

Bahkan, kata Nabil, pemerintah juga tidak siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), padahal Batam adalah garda terdepan pelaksanaan MEA.

"Mau nggak mau yang paling kena imbasnya pertama kali soal MEA ini, Batam karena berbatasan dengan negara tetangga. MEA tinggal dua bulan lagi, tapi tidak ada persiapan sama sekali," kata Senator asal Kepri ini.

Nabil menegaskan, Batam adalah pintu terdepan pelaksanaan MEA, namun permasalahan koordinasi free trade zone (FTZ) Batam antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam hingga kini tidak ada solusi dan penyelesaiannya.

"Malaysia sudah mempersiapkan Kawasan Iskandar di Johor menyambut pelaksanaan MEA, belum lagi Singapura. Sementara FTZ Batam sampai saat ini belum beres-beres, itulah titik kelemahan Jokowi saat ini," katanya.

Pada Januari 2016 nanti, ungkap Nabil, sebagai pintu depan pelaksanaan MEA, Batam akan kebanjiran tenaga kerja asing (TKA)  dari berbagai bidang, seperti kontraktor, konsultan, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

Efeknya, pembangunan di Batam akan lebih maju lagi, namun SDM lokal atau tenaga kerja Indonesia akan terpinggirkan, karena tidak bisa bersaing dengan TKA.

"Batam akan jadi proyek-proyek besar dari Singapura, daerah akan lebih maju dan pesat. Tapi semuanya dikerjakan oleh tenaga dari luar, apakah itu yang kita mau. SDM kita tidak siap kalah, sehingga pembangunan di Kepri dan Batam dinikmati asing," katanya.

Harusnya, pembangunan di dalam negeri lebih menguntungkan tenaga lokal, bukannya asing. Hal ini yang harusnya dipersiapkan pemerintah, karena Batam adalah pintu terdepan pelaksanaan MEA.

"Ngapain kita bangun infrastruktur dan membangun yang lain dibiayai dari APBN ataui utang, tapi hasilnya dinikmati oleh tenaga kerja asing, bukan SDM kita. Itulah yang harus dikoordinasikan Jokowi selaku pemimpin kepada para pembantunya agar sungguh-sungguh mempersiapkan MEA," kata Anggota Komite I DPD RI ini.

Editor : Surya

---