Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Presiden Tegaskan Tidak Ada Lagi Izin Pembukaan Lahan Gambut
Oleh : Ahmad Rohmadi
Jum'at | 23-10-2015 | 17:27 WIB
presiden-joko-widodo-republika.jpg Honda-Batam
Presiden Joko Widodo. (Sumber foto: Republika)

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah kembali menggelar rapat terbatas evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan penanganan korban asap dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla serta para menteri terkait.  

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Presiden menyampaikan bencana asap akibat karhutla masih berlangsung saat ini akibatnya sebagian kualitas udara di Sumatera ‎dan Kalimantan masih berbahaya.

"Untuk itu Presiden berikan arahan perlu dilakukan langkah-langkah penanganan," kata Sutopo, Jumat (23/10/2015).

Arahan Presiden penanganan gambut tersebut adalah harus melakukan One Map Policy, dan tidak ada yang tumpang tindih. Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri LHK untuk tidak ada izin lagi untuk lahan gambut.

Sedangkan untuk lahan yang sudah dibuka agar segera lakukan review dan ekosistem gambut yang belum dibuka, tidak boleh lagi ada yang dibuka.

Untuk penanganan jangka pendek para menteri diminta untuk terjun langsung ke lapangan dan proses evakuasi yang sudah disiapkan agar segera dilaksanakan.

"Evakuasi tidak perlu ‎ke luar kota, evakuasi dapat dilakukan di kantor Bupati/Walikota atau kantor Pemda untuk melayani bayi, anak-anak dan kelompok rentan," katanya

Menteri Kesehatan juga dinstruksikan agar memobilisasi sarana dan prasarana dengan melibatkan swasta dan masyarakat. Begitu juga, Menteri Pendidikan agar turun langsung menangani anak-anak sekolah.

"Sudah lama anak-anak sekolah libur karena asap. Agar UN dapat berjalan baik lakukan penanganan pendidikan dengan baik sehingga murid, guru dan orangtua tenang menghadapi ujian," kata Sutopo.

Editor: Dodo