DPD RI Sebut Pemerintahan Jokowi-JK Belum Bisa Sejahterakan Rakyat

DPD RI Sebut Pemerintahan Jokowi-JK Belum Bisa Sejahterakan Rakyat

Oleh : Irawan

Rabu | 22-10-2015 | 10:11 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Wakil Ketua DPD RI, Farouq Muhammad menyatakan rakyat kecewa terhadap kinerja ekonomi pemerintahan, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Selama satu tahun pemerintahan berjalan, pemerintah belum mampu memberikan peningkatan bagi perekonomian masyarakat, apalagi republik ini.

â€œPertama terkait pertumbuhan ekonomi yang menurun. Ini fakta yang enggak bisa dipungkiri,â€ ujarnya dalam diskusi "Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK" di Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Hal lain yang dipersoalkan adalah berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah rakyat ekonomi lemah atau penduduk miskin di Republik yang mengalami peningkatan. Fakta ini mengindikasikan pembangunan yang digembar-gemborkan pemerintah tidak terbukti.

Kedua, masalah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok rakyat republik ini. Padahal, seharusnya tidak boleh terjadi lonjakan harga beruntun dalam setahun. Ketiga, adalah naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Meskipun sesekali ada operasi pasar yang mampu menurunkan harga, namun pada beberapa tempat tetap ada kenaikan harga.

Begitu pula dengan kesempatan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi rakyat. Farouq Muhammad mengatakan bahwa dalam satu tahun pemerintahan Jokowi masyarakat tidak memperoleh kemudahan memperoleh pekerjaan.

Keempat adalah pengangguran yang meningkat mencapai 7,4 juta jiwa per Maret 2015, ini juga data dari BPS, katanya.

Selain timbul kekecewaan, Farouk mengatakan juga ada sejumlah kebijakan atau proyeksi kebijakan jangka panjang pemerintah yang perlu diapresiasi.

â€œMisalnya, sejumlah proyek infrastruktur yang mandeg dihidupkan lagi, tol terus bertambah rata-rata 100 Km, kapal-kapal pencuri ikan ditenggelamkan, Lumpur Lapindo selesai dan lain-lainnya,â€œ katanya.

Sementara itu Ruhut Sitompul menilai, terlalu cepat menilai atau mengukur keberhasilan dan kegagalan pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi, di awal pemrintahannya masih diwarnai dengan konflik di DPR RI terkait Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

â€œJadi, kita boleh mengkritisi, tapi tak ingin menjatuhkan Presiden RI di tengah jalan, dan evaluasi itu sudah dilakukan melalui reshuffle kabinet,â€ ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Badan Pusat Setara Institute, Hendardi berpendapat prestasi Jokowi hanya menerbitkan Perpres No.75/2015, tentang Renhan 2015-2019 dengan materi muatan yang mirip program kerja lembaga kajian bukan sebagai rencana kerja pemerintah.

â€œKualitas Renhan sangat buruk dibanding sebelumnya. Sisanya, Jokowi melalui para pembantunya hanya membuat gaduh dengan ide rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran, â€œ katanya.

Ditambahkan Hendargi, setahun pemerintahan ini juga terjadi pelanggaran HAM terjadi seperti pembakaran Masjid di Tolikara Papua, pemusnahan Gereja di Singkil, Aceh, dan kegagalan perlindungan pengungsi Syiah dan Ahmadiyah yang masih berlangsung.

Editor: Surya