Pemerintah Diminta Tambah Alokasi Anggaran Pembangunan Kepri di APBN

Catatan Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Pemerintah Diminta Tambah Alokasi Anggaran Pembangunan Kepri di APBN

Oleh : Surya

Selasa | 20-10-2015 | 14:52 WIB

Anggota Komite II DPD RI Djasarmen Purba, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Senator Djasarmen Purba mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Jusuf Kalla (JK) hendaknya memberi perhatian terhadap pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan meningkatkan alokasi anggaran di APBN.

Sebab, selain sebagai provinsi perbatasan dengan negara tetangga, 96 persen wilayah Provinsi Kepri berupa lautan, sesuai dengan visi-misi Presiden Jokowi yang menitikberatkan pada bidang maritim.

Namun, faktanya perhatian pemerintah terhadap Kepri masih dinilai kurang dan perlu keseriusan untuk mewujudkannya dalam berbagai program pembangunan infrastruktur di Kepri.

Hal itu disampaikan Djasarmen menanggapi satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Jakarta, Selasa (20/10/2015).

"Kepri itu wilayahnya 96 persen berupa lautan, tapi alokasi pembangunan di APBN belum bisa mengangkat pembangunan di Kepri. Alokasi anggarannya di APBN masih sedikit, dan itu kita berharap agar ditingkatkan. Untuk ke depan agar Jokowi menambah anggaran untuk Kepri," kata Djasarmen.

Menurut Djasarmen, peningkatan anggaran tersebut guna membangun infrakstruktur pelabuhan di Batam, Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Karimun, Natuna dan Kepulauan Anambas yang berlokasi di ibukota kabupaten/kota.

"Kalau di Batam, ya Pelabuhan Batuampar diperluas untuk menampung kapal-kapal dari Singapura. Kalau di Singapura biaya bersandar sangat mahal, nah itu bisa di Batam," katanya.

Artinya, seluruh kabupaten/kota di Kepri akan memiliki pelabuhan yang sangat besar. Bukan hanya melayani kapal penumpang saja, tetapi bongkar muat barang untuk ekspor.

"Saya kira pembangunan pelabuhan besar di tiap ibukota kabupaten/kepri mendesak untuk dilakukan. Dan ini patut menjadi catatan pemerintahan Jokowi," kata Anggota Komite II DPD RI ini.

Selain itu penambahan anggaran untuk Kepri, kata Djasarmen, juga untuk pengadaan kapal berpenumpang besar. Karena jika pelabuhannya sudah besar maka diperlukan pula kapal-kapal bernumpang besar agar lalu lintas cepat dan menguntungkan masyarakat.

"Percuma juga kalau pelabuhan sudah diperluas dan dibangun besar, tapi kapal-kapal yang melayani penumpang umum kapal kecil, tidak besar. Artinya perlu ada pengadaan kapal disesuaikan dengan kapasitas pelabuhan," kata Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI ini.

Editor: Surya