Dalam Sistem Ketatanegaraan, Peran DPD RI Masih Sangat Lemah

Dalam Sistem Ketatanegaraan, Peran DPD RI Masih Sangat Lemah

Oleh : Ahmad Romadi

Selasa | 20-10-2015 | 13:49 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dinilai masih lemah, sehingga tidak sedikit program-program DPD untuk mensejahterakan rakyat yang dibuang, bahkan diabaikan DPR.

Hal itu disampaikan Anggota DPD/MPR RI Hardi Selamat Hood dalam seminar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan tema 'Penguatan Peran Dewan Perwakilan Daerah' di Batam belum lama ini.

"Peran DPD memang belum maksimal untuk dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia. Tidak sedikit ide-ide kami yang dibuang dan tidak dipakai oleh DPR, makaya kedepan kami perjuangkan kesetaraan hak legislasi dengan DPR," kata Hardi.

Hardi mengatakan, saat ini pihaknya sedang memperjuangkan kesetaraan hak legislasi dengan DPR sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perjuangan ini bukan dalam rangka menambah kekuasaan DPD, melainkan untuk benar-benar memberdayakan keberadaan DPD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia yang sudah memilih mereka," katanya.

Karena itu, Ketua Komite III DPD RI ini menegaskan, jika peran DPD masih terus seperti ini, maka langkah perjuangan aspirasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah sangatlah lemah. Padahal, di sini konflik kepentingan daerah dan pusat sangat tinggi, sementara DPD seperti dibuat tidak berdaya dengan kewenangan yang sangat terbatas.

â€œJadi tidak heran masih banyak rakyat Indonesia ynag tidak tahu dengan DPD, karena keberadaannya memang masih lemah,â€ ujar Hardi S Hood.

Kendati demikian, sambung Hardi S Hood selaku lembaga tinggi negara lainnya, DPD memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Selain itu fungsi Legislasi yakni dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan Ikut membahas RUU dalam bidang seperti Otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selain tugas pengawasan DPD RI juga mempunyai fungsi pertimbangan yakni memberikan pertimbangan kepada DPR, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak, pendidikan, dan agama.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Menkeu Minta Bea Cukai Perhatikan Masukan Masyarakat dan Tingkatkan Pelayanan

Pupus Mimpi Korsel Tampil di Olimpiade 2024, STY Minta Maaf

Disingkirkan Indonesia, KFA Minta Maaf Korea Gagal ke Olimpiade

Satgas Bakal Gandeng Interpol Berantas Judi Online di Indonesia

LHP Keuangan Pemkab Bintan TA 2023 Kembali Raih Opini WTP

Terancam Diblokir AS, TikTok Siap Beri Perlawanan di Pengadilan

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

BPOM Gerebek Lokasi Pembuatan Kosmetik Ilegal di Tanjung Uban

Satpolairud Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan PMI Ilegal di Pantai Pelawan Meral Barat

Partai Demokrat Kepri Beri Sinyal Dukung H. Muhammad Rudi di Pilgub Kepri 2024

Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, DPD RI Apresiasi OJK Blokir Rekening Pelaku

Dorong Stabilitas Harga, DPD RI Panggil Menteri dan Lembaga Terkait

DPD RI lantik Gede Ngurah Ambara Putra Gantikan Arya Wedakarna

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Buka Peluang Maju Pilkada Kaltim