Dalam Sistem Ketatanegaraan, Peran DPD RI Masih Sangat Lemah

Dalam Sistem Ketatanegaraan, Peran DPD RI Masih Sangat Lemah

Oleh : Ahmad Romadi

Selasa | 20-10-2015 | 13:49 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dinilai masih lemah, sehingga tidak sedikit program-program DPD untuk mensejahterakan rakyat yang dibuang, bahkan diabaikan DPR.

Hal itu disampaikan Anggota DPD/MPR RI Hardi Selamat Hood dalam seminar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan tema 'Penguatan Peran Dewan Perwakilan Daerah' di Batam belum lama ini.

"Peran DPD memang belum maksimal untuk dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia. Tidak sedikit ide-ide kami yang dibuang dan tidak dipakai oleh DPR, makaya kedepan kami perjuangkan kesetaraan hak legislasi dengan DPR," kata Hardi.

Hardi mengatakan, saat ini pihaknya sedang memperjuangkan kesetaraan hak legislasi dengan DPR sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perjuangan ini bukan dalam rangka menambah kekuasaan DPD, melainkan untuk benar-benar memberdayakan keberadaan DPD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia yang sudah memilih mereka," katanya.

Karena itu, Ketua Komite III DPD RI ini menegaskan, jika peran DPD masih terus seperti ini, maka langkah perjuangan aspirasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah sangatlah lemah. Padahal, di sini konflik kepentingan daerah dan pusat sangat tinggi, sementara DPD seperti dibuat tidak berdaya dengan kewenangan yang sangat terbatas.

â€œJadi tidak heran masih banyak rakyat Indonesia ynag tidak tahu dengan DPD, karena keberadaannya memang masih lemah,â€ ujar Hardi S Hood.

Kendati demikian, sambung Hardi S Hood selaku lembaga tinggi negara lainnya, DPD memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Selain itu fungsi Legislasi yakni dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR dan Ikut membahas RUU dalam bidang seperti Otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, Pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selain tugas pengawasan DPD RI juga mempunyai fungsi pertimbangan yakni memberikan pertimbangan kepada DPR, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak, pendidikan, dan agama.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Jelang Perayaan Nataru, Polda Kepri Beri Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Masa Depan Bima dan Pulau Sumbawa

Ketua MPR Sebut Prabowo Pahami Keberatan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Bentuk Holding UMKM

DWP Setjen DPD RI Dorong Peran Perempuan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua DPD RI Sepakat Pilkada Melalui DPRD Perlu Dipertimbangkan Lagi