Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPR Desak Presiden Jokowi Serius Tangani Kabut Asap
Oleh : Surya
Rabu | 07-10-2015 | 14:10 WIB
Asap.jpg Honda-Batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera memiliki keseriusan bertindak nyata dalam kasus asap kebakaran hutan dan lahan.


Seluruh bupati-bupati yang wilayahnya memperoleh musibah bencana asap harus diberikan anggaran cukup tanpa dihantui masalah hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Hingga saat ini kami belum melihat pemerintah memanggil Bupati-bupati yang terkena dampak bencana untuk memberikan anggaran tambahan dan memaksimalkan aparat. Kami beharap presiden jangan lagi pencitraan dan menyalahkan gubernur/bupati dalam kasus asap ini, " ujar Ketua Komisi IV yang membidangi masalah kehutanan, pertanian, perkebunan, kelautan perikanan Edy Prabowo kepada pers di gedung DPR Jakarta, Rabu (7/10/2015).
 
Komisi IV DPR lanjut Edy, takan akan bertinggal diam atas bencana asap yang hampir tiga bulan ini menimpa wilayah Riau, Jambi dan sebagian besar wilayah Kalimantan. 

"Hari ini, Kami akan menyurati presiden untuk meminta anggaran tambahan Rp3,5 triliun  dan sebagai antisipasi anggaran tahun depan sebesar Rp650 miliar. Kami juga akan meminta pimpinan DPR untuk menindaklanjuti surat agar segera dikirim ke presiden, " ujarnya.

Didampingi oleh wakil ketua komisi IV Herman Khaeron (FPD), Titiek Prabowo (FPG), Edy Prabowo berpendapat langkah ultimatum yang diberikan presiden Jokowi kepada daerah agar asap hilang akhir Oktober, hendaknya juga disertai langkah-langkah jelas. 

"Sekarang adakah presiden meminta keterangan Bupati? Ultimatum itu cuma pencitraan, karena yang penting itu bergerak. Sebab saat ini kepala daerah ingin bergerak tapi tersandera anggaran, bisakah dijamin KPK terjerat kasus hukum?, " katanya.
 
Menurut Edy Prabowo Komisi IVsudah menyetujui untuk menggeser anggaran untuk mengatasi kebakaran hutan sebesar Rp300 miliar. Sebelumnya, Komisi IV juga sudah menyetujui anggaran sebesar Rp800 miliar mengatasi kekeringan karena elnino, antara lain pembuatan sumuir dan menyediakan air bersih. 
   
Edy Prabowo mengaku dirinya tak memiliki sentimen pribadi dengan presiden Joko Widodo. Tapi dalam masalah karhutla ini, hendaknya presiden mempunya tanggungjawab moral dan melindungi rakyat yang daerah terkena asap satu bulan lebih dan menyebabkan beberapa orang meninggal dunia. 

"Jangan  3 bulan, 1 hari saja rakyat ada bencana itu masalah menjadi tanggungjawab kita," katanya.

Edy mengatakan kepala daerah ingin mengatasi kebakaran tanpa disertai anggaran untuk pemadaman. Daerah ingin menggeser anggaran dari alokasi lain, tapi daerah khwatir memperoleh ancaman pidana, karena dugaan penyimpangan anggaran.

Sedangkan Herman Khaeron menyatakan Presiden harus mengambil alih penanganan karhutla dan jangan lagi ada saling tuding siap yang bertanggungjawab dalam penanganan kasus asap karhutla. 
"Jangan lagi ada saling tuding, presiden harus mengambil alih dan bila perlu tetapkan sebagai bencana nasional agar seluruh potensi bahu membahu dengan rakyat membebaskan asap," katanya.
 
Herman berpendapat keseriusan presiden dalam penanganan kasus asap bisa ditunjukkan dalam perspektif anggaran. Jangan permasalahan banyak, tapi justru anggarannya mengalami penurunan. Harus diberikan anggaran cukup bagi kementerian kehutanan agar bisa membangun infrastruktur kehutanan.
 
"Saya setuju menyiapkan anggaran untuk bupati yang terkena bencana  sehingga tak menjadi tanggungjawab pusat tapi juga daerah. Selain itu uga jangan lagi ada keraguan untuk menghukum keras bagi pelaku pembakar hutan yang mengakibatkan rakyat banyak menjadi korban," katanya
 
Sedangkan Titiek Prabowo mengatakan jika pemerintah belum sanggup menangani asap karhutla, hendaknya negara menerima jika ada negara lain yang ingin mengulurkan bantuan, Sebab karhutla setiap tahun selalu terjadi. 

"Sebenarnya semua tergantung presiden Jokowi saja, jika dia perintahkan kepada Panglma TNI untuk bantuk turun tangani kebakaran hutan dan berikan dana untuk pelaksanaan di lapangan, maka bisa jalan," ujarnya.

Titiek  sangat menyayangkan masih ada pemikiran tentang benci dengan Pak Harto semua produk yang baik dibuang, padahal produk yang baik itu hasil dari pemuda-pemudi yang terbaik. 

"Boleh benci dengan Pak harto, ya, benci Pak Harto saja. Tapi produk yang baik jangan dibenci dan dihilangkan. Dulu ada Posyandu, ABRI Masuk Desa. Jika saya omong soal itu nanti dikira saya mau hidupkan Orba lagi. Serba salah deh," katanya.

Editor : Surya

Berita Lainnya

Mantan Wakil Rektor UBK Minta Presiden Prabowo Rehabilitasi Nama Baik Rachmawati

22-12-2024 | 10:04 WIB

Perintah Kapolri Tindak Tegas Polisi Salah Gunakan Senjata Api

21-12-2024 | 17:44 WIB

Telkom Raih Peringkat Kedua dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

21-12-2024 | 11:04 WIB