Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Inilah Jurus Baru BNPB Padamkan Asap di Indonesia
Oleh : Redaksi
Rabu | 07-10-2015 | 10:02 WIB
5172AA3A-8993-4EE7-8DF8-B7AE29D69100_w640_r1_s_cx0_cy5_cw0.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Kegiatan pemadaman kebakaran hutan oleh anggota TNI. (Foto: Dok VOA)

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan uji coba penggunaan bahan kimia sebanyak 40 ton untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Kepala BNPB Willem Rampangilei dalam jumpa pers di kantornya mengatakan, bahan kimia yang akan digunakan tersebut dapat menurunkan suhu secara drastis dan memadamkan kebakaran tanpa menimbulkan asap.

Saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di enam provinsi yaitu Riau (21 titik api), Jambi (105), Sumatera Selatan (571), Kalimantan Barat (508), Kalimantan Tengah (578) dan Kalimantan Selatan (127 titik api).

Titik-titik api itu, tambahnya, berada di tempat yang baru artinya belum pernah dipadamkan sebelumnya dan juga ada di tempat yang sudah dipadamkan tetapi dibakar kembali.

Kebakaran, menurut Willem, banyak terjadi di daerah perbatasan kabupaten dan provinsi. BNPB, tambahnya, saat ini sedang melakukan koordinasi dengan TNI untuk menambah pasukan yang dimaksudkan untuk memperkuat upaya pemadaman kebakaran, untuk mencegah kebakaran baru serta mengintesifkan kembali sosialisasi kepada masyarakat.

Saat ini ada sekitar 22.146 aparat telah dikerahkan untuk membantu pemadaman kebakaran ini, termasuk dari TNI dan Kepolisian.

Menurut Willem, sekarang ini lembaganya akan mengintensifkan pemadaman melalui darat, udara. Ini disebabkan karena hujan buatan terkendala oleh faktor cuaca.

"Untuk hujan buatan, yang menjadi kendala buat kita sampai dengan minggu ini terutama untuk Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah awannya tidak cukup untuk disemai," ujarnya.

Baru-baru ini Willem menerima delegasi dari Singapura yang kembali ingin menawarkan bantuan untuk membantu Indonesia dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Singapura menawarkan pesawat Hercules untuk membuat hujan buatan dan penggunaan teknologi informasi untuk mendapatkan gambaran secara jelas di lapangan.

Bantuan itu tetap ditolak oleh pemerintah dengan alasan Indonesia masih mampu mengatasinya. Willem mengatakan meski masih terjadi kebakaran, hal itu disebabkan salah satunya oleh faktor cuaca yang ada.

Singapura juga menyatakan keberatannya. Akibat asap ini, negara kota itu harus meliburkan sekolah-sekolah. Selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan besar yang dibatalkan karena kabut asap ini.

Tetangga Indonesia lainnya yaitu Malaysia mengkritik kebijakan penanganan asap Indonesia. Indonesian dinilai lama dalam mengatasi kabut asap ini.

Willem menganggap wajar kritikan negara lain soal asap ini. Yang perlu dipastikan, kata Willem, Indonesia akan maksimal dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut kepala BNPB telah berjalan dengan baik.

Tersangka

Polisi saat ini sudah menetapkan 206 tersangka, baik individual maupun pihak-pihak dari 11 korporasi, dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Polisi saat ini masih mengusut dugaan keterlibatan 20 perusahaan.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Suharsono mengatakan polisi akan menindak tegas siapapun termasuk koorporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan pemerintah sangat serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum juga tegas diberikan kepada mereka yang membakar hutan.

Menurutnya, saat ini ada 30 perusahaan yang akan dicabut dan dibekukan izinnya terkait dengan bencana asap di Kalimantan dan Sumatera. Selain 30 perusahaan itu, terdapat 420 perusahaan yang sedang diperiksa.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raffles Brotestes Panjaitan menolak anggapan bahwa pemerintah pusat telat mengantisipasi kebakaran lahan dan dampaknya.

Sejak November tahun lalu, kata Raffles, lembaganya telah tujuh kali menyurati seluruh pemerintah daerah soal kemungkinan dampak kekeringan panjang akibat El Nino. Pemerintah daerah, tambahnya, telah diminta mengerahkan seluruh daya untuk mengantisipasinya.

Sehubungan dengan kebakaran yang terjadi cagar alam dan taman nasional seperti Taman Nasional Tanjung Puting, pihak-pihak yang terlibat akan tindak secara tegas, ujarnya.

Kabut asap ini mengakibatkan puluhan ribu orang terkena penyakit infeksi saluran pernafasan. Dikabarkan seorang anak di Jambi dilaporkan meninggal karena terpapar kabut asap.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengaku sudah mendapatkan laporan dari stafnya yang mengecek langsung kondisi anak tersebut.

Dari laporan yang dia terima diketahui bahwa anak tersebut memang sebelumnya sudah menderita penyakit. Kesehatannya kian menurun dalam beberapa hari terakhir.

Gugatan

Sejumlah koalisi masyarakat sipil terdiri dari Walhi, Elsam, LBH dan Sawit Watch akan menggugat pemerintah yang tak tanggap mengantisipasi kebakaran lahan dan menangani dampaknya.

Pemerintah dinilai hanya fokus memadamkan api tetapi mengabaikan masyarakat yang terkena dampaknya. Gugatan akan dilayangkan dalam bentuk gugatan warga negara (citizen lawsuit).

Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi, mendesak pemerintah menagih biaya penanggulangan kebakaran hutan kepada perusahaan yang terbukti bersalah.

"Sebenarnya ketika terjadi kebakaran maka sebenarnya perusahaan itu telah melanggar ketentuan perizinan artinya sanksi itu bisa dilakukan secara langsung," ujarnya. .(Sumber: VOA Indonesia)

Editor: Dardani

 
Harris Batam Center
 
Berita Lainnya

Dandim Letkol Wira Sambut Kunjungan Kerja Menteri Pertanian

19-04-2024 | 16:52 WIB

Ribuan Bibit Tanaman dari Satgas 721 Makkasau untuk Warga Papua

19-04-2024 | 16:36 WIB

Menteri PANRB Setujui 18.557 Formasi CASN Bawaslu Tahun 2024

19-04-2024 | 15:04 WIB