DPD RI Nilai Penanganan Bencana Asap Belum Maksimal

DPD RI Nilai Penanganan Bencana Asap Belum Maksimal

Oleh : Surya

Kamis | 10-09-2015 | 18:30 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, mengatakan bahwa penanganan asap akibat kebakaran lahan ataupun hutan yang terjadi tahun ini belum baik.

Hal tersebut bisa dilihat dengan masih mengepulnya asap pada sejumlah titik di penjuru republik ini. "Dari hasil pengawasan yang kami lakukan bahwa penanganan asap belum banyak memberikan dampak,â€ kata Parlindungan di DPR RI, Kamis (10/9/2015)

Dalam kesempatan itu Palindungan juga mengatakan bahwa pemerintah terkesan tidak mampu mencegah timbulnya asap akibat kebakaran, terutama pada wilayah-wilayah yang kerap mengalami kebakaran.

â€œMasih terjadi asap yang tidak terselesaikan, seperti musiman saja. Besok kami akan turun ke Kalimantan Barat untuk meninjau di sana,â€ lanjut Parlindungan.

Dari evaluasi yang dilakukan pihaknya, Parlindungan juga mengatakan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak seperti yang diharapkan banyak pihak.

Akibatnya asap yang seharusnya tidak muncul justeru terkesan tidak terhalangi untuk mewarnai langit republik ini. â€œMasalah mendasarnya adalah koordinasi antara daerah dengan pusat,â€ ujar Parlindungan.

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Anna Latuconsina, mengulangi pernyataaan Parlindungan Purba terkait koordinasi. Anna setuju jika dikatakan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal antisipasi munculnya asap akibat kebakaran tidak baik.

â€œIni saya melihat bahwa koordinasi tidak ada. Pemerintah diharapkan mendengarkan hal ini,â€ kata Anna.

Anna juga mengatakan bahwa munculnya asap akibat kebakaran bukan sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia. Sebab, persoalan asap ini seolah-olah menjadi sesuatu yang terjadwal di republik ini dalam beberapa tahun terakhir.

â€œIni kan bukan sesuatu yang tidak diketahui, ini sudah musiman, bukannya multiyears lagi,â€ tegas Anna.

Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), J Tambunan mengatakan bahwa hingga saat ini masih ada beberapa kepala daerah yang terkesan tidak serius mencegah munculnya asap akibat kebakaran lahan ataupun hutan.

â€œAda juga beberapa kepala daerah yang tidak merespon terhadap rekomendasi munculnya titik api. Seperti Kalimantan Selatan, begitu juga dengan Jambi,â€ kata Tambunan.

Berdasarkan data dari Satelit Terra dan Aqua Confidance pada 2 September lalu, menunjukkan ada sejumlah titik api (hotspota) di berbagai daerah tidak hanya terjadi Sumatera dan Kalimantan saja, tetapi juga terjadi di Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.

Di Sumatera titik api bisa dilihat di Jambi (118 hotspot), Riau (88 hospot), Bengkulu ( 1 hotspot), Lampung (9 hotspot), Kepulauan Riau (1 hotspot), Sumatera Selatan (104 hotspot), Sumatera Utara (10 hotspot), dan Bangka Belitung (1 hotspot),

Di Kalimantan hotspot dapat ditemukan di Kalimantan Tengah (50 titik api), Kalimantan Utara (3 ttitik api), Kalimantan Barat (2 titik api), dan Kalimantan Timur (1 titik api).

Sedangkan hostpot di Sulawesi dapat dijumpai di Gorontalo (1 titik api), Sulawesi Selatan (8 titik api), Sulawesi Tenggara (6 titik api) dan Sulawesi Utara (6 titik api).

Sementara di Maluku ditemukan 4 titik api, Maluku Utara 2 titik api, Papua 5 titik api dan Nusa Tenggara 2 titik api.

Editor: Surya