Djasarmen Minta Status Lahan di Rempang, Galang dan Janda Berhias Dituntaskan

Djasarmen Minta Status Lahan di Rempang, Galang dan Janda Berhias Dituntaskan

Oleh : Surya

Rabu | 09-09-2015 | 15:45 WIB

Anggota Komite II DPD RI, Senator asal Provinsi. Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Berdasarkan PP No 46 Tahun 2007, bahwa yang dimaksud dengan kawasan perdagangan bebas(FTZ) Batam, meliputi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Janda Berhias.

"Namun pada kenyataannya BP kawasan Batam tidak diberi otoritas untuk mengeluarkan pengalokasian lahan di kawasan ke tiga pulau ini. Akibatnya terjadi ketidakjelasnya status lahan di ketiga pula tersebut," kata Djasarmen Purba, Anggota Komite II DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Jakarta, Rabu (9/7/2015).

Menurut Djasarmen, ketidakjelasan status lahan di ketiga pulau itu, memicu maraknya kasus tumpang tindih kepemilikan lahan, saling klaim di atas bidang tanah yang sama hingga ke meja pengadilan.

Padahal, secara strategis ketiga pulau itu (Pulau Rempang, Galang, dan Janda Berhias) diposisikan sebagai kawasan penyangga (buffer Zone) dalam hal ketersediaan lahan perindustrian, mengingat semakin terbatasannya lahan di Pulau Batam saat ini, seiring meningkatnnya pertumbuhan penduduk yang sudah melampaui 1 juta jiwa.

Sementara sejak awal 1980, ketika Batam masih di bawah pengelolaan Otorita Batam(OB), lanjutnya, pemikiran strategis untuk menjadikan Rempang, Galang dan Janda Berhias sebagai kawasan penyangga lahan bagi Pulau Batam sebagai kawasan bebas perdagangan sudah ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan investasi yang sangat besar-besaran dengan melakukan pembangunan infrastruktur berupa enam jembatan utama yang berfungsi sebagai penghubung pulau induk dan pulau anak yang berada di kawasan Rempang, Galang dan Janda Berhias.

"Tetapi hingga saat ini investasi yang demikian sangat besar justru tidak membuahkan hasil secara maksimal bahkan seolah tenggalam karena kondisi ketidakjelasan status lahan di kawasan tersebut," katanya.

Senator asal Provinsi Kepri ini menilai, baik dunia usaha, maupun perorangan menanggung kerugian material yang sangat besar akibat ketidak jelasan status lahan di kawasan tersebut.

"Dan yang paling menyedihkan adalah banyaknya investor yang mengurungkan niatnnya berinvestasi secara massif dikawasan ini. Bahkan tidak sedikit investor yang telah memberikan komitmen investasinya, secara perlahan menarik diri dan berpindah ke kawasan lain," katanya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Jelang Perayaan Nataru, Polda Kepri Beri Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Masa Depan Bima dan Pulau Sumbawa

Ketua MPR Sebut Prabowo Pahami Keberatan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Ketua DPD RI Dorong Pemerintah Bentuk Holding UMKM

DWP Setjen DPD RI Dorong Peran Perempuan untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua DPD RI Sepakat Pilkada Melalui DPRD Perlu Dipertimbangkan Lagi