Djasarmen Minta Status Lahan di Rempang, Galang dan Janda Berhias Dituntaskan

Djasarmen Minta Status Lahan di Rempang, Galang dan Janda Berhias Dituntaskan

Oleh : Surya

Rabu | 09-09-2015 | 15:45 WIB

Anggota Komite II DPD RI, Senator asal Provinsi. Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Berdasarkan PP No 46 Tahun 2007, bahwa yang dimaksud dengan kawasan perdagangan bebas(FTZ) Batam, meliputi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Janda Berhias.

"Namun pada kenyataannya BP kawasan Batam tidak diberi otoritas untuk mengeluarkan pengalokasian lahan di kawasan ke tiga pulau ini. Akibatnya terjadi ketidakjelasnya status lahan di ketiga pula tersebut," kata Djasarmen Purba, Anggota Komite II DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Jakarta, Rabu (9/7/2015).

Menurut Djasarmen, ketidakjelasan status lahan di ketiga pulau itu, memicu maraknya kasus tumpang tindih kepemilikan lahan, saling klaim di atas bidang tanah yang sama hingga ke meja pengadilan.

Padahal, secara strategis ketiga pulau itu (Pulau Rempang, Galang, dan Janda Berhias) diposisikan sebagai kawasan penyangga (buffer Zone) dalam hal ketersediaan lahan perindustrian, mengingat semakin terbatasannya lahan di Pulau Batam saat ini, seiring meningkatnnya pertumbuhan penduduk yang sudah melampaui 1 juta jiwa.

Sementara sejak awal 1980, ketika Batam masih di bawah pengelolaan Otorita Batam(OB), lanjutnya, pemikiran strategis untuk menjadikan Rempang, Galang dan Janda Berhias sebagai kawasan penyangga lahan bagi Pulau Batam sebagai kawasan bebas perdagangan sudah ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan investasi yang sangat besar-besaran dengan melakukan pembangunan infrastruktur berupa enam jembatan utama yang berfungsi sebagai penghubung pulau induk dan pulau anak yang berada di kawasan Rempang, Galang dan Janda Berhias.

"Tetapi hingga saat ini investasi yang demikian sangat besar justru tidak membuahkan hasil secara maksimal bahkan seolah tenggalam karena kondisi ketidakjelasan status lahan di kawasan tersebut," katanya.

Senator asal Provinsi Kepri ini menilai, baik dunia usaha, maupun perorangan menanggung kerugian material yang sangat besar akibat ketidak jelasan status lahan di kawasan tersebut.

"Dan yang paling menyedihkan adalah banyaknya investor yang mengurungkan niatnnya berinvestasi secara massif dikawasan ini. Bahkan tidak sedikit investor yang telah memberikan komitmen investasinya, secara perlahan menarik diri dan berpindah ke kawasan lain," katanya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Jelang Nataru, Pemerintah Fokus pada Keselamatan Transportasi dan Peningkatan Kewaspadaan di Daerah Rawan

ICC Rilis Surat Penangkapan, Netayanhu Resmi Jadi Buronan 124 Negara

BP Batam Gelar Rakor, Percepat Realisasi RORO Batam-Johor

Kejari Batam Tahan 2 Tersangka Korupsi RSUD Embung Fatimah Batam

DPD RI Jalin Kolaborasi Dengan Insan Media Percepat Pembangunan Daerah

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Ketua DPD RI Minta Kenaikan PPN 12 Persen Januari 2025 Ditunda

Ketua DPD RI Ajak Pemuda Bengkulu Berkolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045

DPD RI Siap Bentuk Pansus untuk Bongkar Jaringan Judi Online