Djasarmen Minta Status Lahan di Rempang, Galang dan Janda Berhias Dituntaskan

Djasarmen Minta Status Lahan di Rempang, Galang dan Janda Berhias Dituntaskan

Oleh : Surya

Rabu | 09-09-2015 | 15:45 WIB

Anggota Komite II DPD RI, Senator asal Provinsi. Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Berdasarkan PP No 46 Tahun 2007, bahwa yang dimaksud dengan kawasan perdagangan bebas(FTZ) Batam, meliputi Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Janda Berhias.

"Namun pada kenyataannya BP kawasan Batam tidak diberi otoritas untuk mengeluarkan pengalokasian lahan di kawasan ke tiga pulau ini. Akibatnya terjadi ketidakjelasnya status lahan di ketiga pula tersebut," kata Djasarmen Purba, Anggota Komite II DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Jakarta, Rabu (9/7/2015).

Menurut Djasarmen, ketidakjelasan status lahan di ketiga pulau itu, memicu maraknya kasus tumpang tindih kepemilikan lahan, saling klaim di atas bidang tanah yang sama hingga ke meja pengadilan.

Padahal, secara strategis ketiga pulau itu (Pulau Rempang, Galang, dan Janda Berhias) diposisikan sebagai kawasan penyangga (buffer Zone) dalam hal ketersediaan lahan perindustrian, mengingat semakin terbatasannya lahan di Pulau Batam saat ini, seiring meningkatnnya pertumbuhan penduduk yang sudah melampaui 1 juta jiwa.

Sementara sejak awal 1980, ketika Batam masih di bawah pengelolaan Otorita Batam(OB), lanjutnya, pemikiran strategis untuk menjadikan Rempang, Galang dan Janda Berhias sebagai kawasan penyangga lahan bagi Pulau Batam sebagai kawasan bebas perdagangan sudah ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan investasi yang sangat besar-besaran dengan melakukan pembangunan infrastruktur berupa enam jembatan utama yang berfungsi sebagai penghubung pulau induk dan pulau anak yang berada di kawasan Rempang, Galang dan Janda Berhias.

"Tetapi hingga saat ini investasi yang demikian sangat besar justru tidak membuahkan hasil secara maksimal bahkan seolah tenggalam karena kondisi ketidakjelasan status lahan di kawasan tersebut," katanya.

Senator asal Provinsi Kepri ini menilai, baik dunia usaha, maupun perorangan menanggung kerugian material yang sangat besar akibat ketidak jelasan status lahan di kawasan tersebut.

"Dan yang paling menyedihkan adalah banyaknya investor yang mengurungkan niatnnya berinvestasi secara massif dikawasan ini. Bahkan tidak sedikit investor yang telah memberikan komitmen investasinya, secara perlahan menarik diri dan berpindah ke kawasan lain," katanya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Gelar Halalbihalal, KONI Batam Prioritaskan Persiapan Atlet Menuju PON

Satgas PASTI Blokir 585 Pinjol Ilegal dan Pinjaman Pribadi

Kapolres Bintan Pastikan Kasus Limbah B3 di Tanjunguban Diproses Usai Penetapan Legislatif

Make Over Perkenalkan 4 Icon Terbarunya Lewat Kampanye 'Discover The Unseen Power'

Antisipasi Pekerja Migran, Mustofa Minta Perusahaan di Batam Prioritaskan Pencaker Lokal

Order Sabu 3,64 Gram dari Makassar, Kombes Agus Fajar Sutrisno Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Dua Sepeda Motor Adu Kambing, Satu Orang Tewas dan Tiga Lainnya Luka-luka

Kapolda Kepri, Roby Kurniawan dan Nurdin Basirun Kompak Hadiri Open House Apri Sujadi

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Buka Peluang Maju Pilkada Kaltim

BULD DPD RI Cermati Persoalan Fiskal Daerah Pasca Pemberlakuan UU HKPD

DPD RI Sepakat Kawal Transformasi Indonesia 2025-2045