BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Senin (7/9/2015) mengadakan rapat paripurna tentang pandangan umum (pandum) fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Tanjungpinang tahun 2015. Dalam penyampaian pandum, Pemerintah Kota Tanjungpinang dihujani kritik. Seluruh fraksi menyoroti dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah yang bertambah.

Penambahan tersebut diketahui saat Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul membacakan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2015 pada rapat paripurna yang dilakukan belum lama ini. Untuk belanja hibah pada RAPBD-P 2015 ini bertambah Rp900 juta dari APBD Murni. Sedangkan belanja Bansos bertambah Rp2,5 milyar.

Beni dari fraksi Demokrat Plus mengatakan usulan Pemko tanjungpinang tentang penambahan dana bansos dan hibah tersebut tidak tepat karena dilakukan di tengah kondisi defisit pendanaan seperti sekarang ini.

"Terlebih alokasi dana bansos dan hibah yang telah dianggarkan pada APBD murni tahun 2015, belum seluruhnya terserap. Akan lebih arif bila alokasi dana bansos dan hibah dijadikan program kegiatan, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat miskin yang memang dalam kondisi sulit saat ini," ujar Beni dalam pidatonya.

Usai sidang, Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu akan pelajari penambahan belanja Bansos dan Hibah. Sebab menurutnya dana Bansos dan Hibah tersebut tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program maupun kegiatan Pemko Tanjungpinang.

"Dana Bansos dan Hibah yang sudah dianggarkan dalam APBD 2015 murni saja belum terserap sepenuhnya, tapi malah ditambah. Ini yang akan saya pelajari dan akan saya sampaikan dalam pembahasan,"ujar  politisi Partai Demokrat tersebut.

Terkait penambahan tersebut, Maskur takut disalah-gunakan menjadi bantuan untuk pencitraan salah satu pasangan calon, melalui dana Pemko Tanjungpinang. Pasalnya, Provinsi Kepri pada Desember mendatang akan menggelar Pemilihan Gubernur.

"Bisa saja, penggunaan dana hibah dan bansos tersebut disisipi kepentingan politik salah satu calon Gubernur oleh Pemerintah, kita mana tahu, dana Bansos dan Hibah-kan penggunaannya tidak terikat," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Wawako Tanjungpinang Syahrul mengatakan penambahan dana Bansos dan Hibah tersebut sangat diperlukan, yang peruntukannya membantu kegiatan ditengah masyarakat. Sehingga,  pihaknya akan membalas pandangan umum tersebut.

"Bansos itu memang ditujukan untuk kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan kesehatan, honor guru yang belum terbayar, dan realisasi program-program yang terdapat dalam RPJMD. Karena kita sudah masuk tahun ketiga, jadi RPJMD itu harus terealisasi,"tandasnya.



Editor : Udin