PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPD RI Sepakat dengan Rizal Ramli Target Pembangunan Listrik 35 Ribu MW Harus Direvisi
Oleh : Surya
Kamis | 27-08-2015 | 08:20 WIB
Djasarmen1.jpg honda-batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta-DPD RI sepakat dengan pendapat Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bahwa rencana pembangunan listrik 35 ribu megawatt (MW) tidak realistis dan harus direvisi.

Menurut DPD RI, target kapasitas 35 ribu MW itu harus diubah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi negara.

"Kami dari DPD sudah punya sikap agar pemerintah merubah kapasitas megawatnya tidak lagi 35.000 MW, melainkan di bawahnya karena target pertumbuhan ekonomi kita meleset dari 6 persen tapi kenyataan pertumbuhan ekonomi kita hanya 4,2 persen," kata Anggota Komite II Djasarmen Purba Anggota Komite II DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam Dialog Kenegaraan di Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Djasarmen mengatakan, DPD RI  sangat apresiasi dengan rencana pembangunan tenaga listrik 35.000 MW terlepas konflik antara Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Wapres Jusuf Kalla. Tapi, melihat kenyataan keuangan negara yang kini target pertumbuhan ekonomi merosot ke 4,2 persen, tentunya perlu dipikirkan lagi membangun tenaga listrik di bawah 35 ribu MW tersebut.

"Yang penting ada upaya secara cepat untuk mengatasi byar pet yang kini melanda hampir di seluruh daerah di Indonesia. Karena jika berkeras dengan program 35.000 MW, maka program untuk mengatasi byar pet tidak bisa tercapai. Rakyat sudah tidak sabar untuk merasakan tidak ada lagi gangguan listrik karena byar pet," ujarnya.

Selain itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintah 5,7 persen ternyata sekitar 4,7 persen. Itu berarti kebutuhan listrik tidak perlu direvisi karena tidak setinggi yang dipikirkan semula. Maka untuk 5 tahun ke depan target pemerintah pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7 persen, rasanya sulit tercapai. 

“Ini artinya kebutuhan listrik tidak setinggi yang direncanakan, maka proyek listrik perlu disesuaikan dengan keadaan," tambahnya.
 
Kendala lainnya terkait anggaran. Saat ini kita lihat dolar meroket, dan rupiah terpuruk. Pendanaan dipastikan membengkak, karena saat dicanangkan nilai tukar rupiah Rp13.400,- sekarang sudah Rp14.000,-. Konsekuensinya nilai proyek yang diperkirakan total Rp1000 triliun lebih, akan membengkak.
 
"Jelas itu harus ada penyesuaian, karena banyak bahan impor yang akan dipakai. Apa mungkin pmbangunan proyek listrik 35 ribu MW tersebut?" tuturnya mempertanyakan.
 
Kendala lainnya adalah makin lemahnya koordinasi antar kementerian dalam mengerjakan proyek sangat besar ini. Koordinasi harus dilakukan kementerian, misalnya Kemnterian ESDM, Kehutanan dan LH, Kemendagri, Agraria dan Tata Ruang, dan antara pemerintah daerah.
 
"Pembangunan ini memerlukan lahan sangat luas, karena ada di berbagai daerah. Selain membangun pembangkit kan harus membangun jaringan tranmisi antar wilayah. Jadi koordinasi antar kementerian dan antar daerah harus dilakukan. Kerja keras bagi menteri terkait," pungkas Djasarmen

Sedangkan Direktur PLN Supangkat Iwan Santoso mengaminkan dari pernyataan DPD yang meminta agar pembangunan tenaga listrik 35.000 MW dirubah melihat kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai target.

Namun ada perbedaan dengan Direktur Pembinaan Program Kelistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul yang menyatakan program 35.000 MW itu bisa dilaksanakan dengan cara bertahap.

"Jika tidak bisa dilaksanakan 2015, maka akan dilaksanakan 2019," tegasnya.

Supangkat menjelaskan sebenarnya ada upaya dari pemerintah untuk menggunakan pembangkit listrik tidak tergantung dari organik, melainkan tenaga air, udara dan matahari.


Editor: Surya