PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Haripinto dan Djasarmen Minta Penjabat Gubernur segera Buat Teroboson dalam hal Investasi
Oleh : Surya
Selasa | 25-08-2015 | 10:52 WIB
jasarmen-haripinto.jpg honda-batam
Anggota DPD RI Djasarmen Purba dan Haripinto Tanuwidjaja, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dua senator asal Provinsi Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja dan Djasarmen Purba berharap Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Agung Mulyana dapat melakukan terobosan, meskipun jabatannya sebagai pendek sekitar 6 bulan saja.


"Mendagri sudah mengatakan, pemerintahan Sani-Soeryo (Muhammad Sani-Soeryo Respationo)  berhasil, karena itu meski jabatannya singkat, tapi perlu tetap membuat terobosan. Banyak hal yang bisa diperbaiki," kata Haripinto di Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Menurutnya, Kepri adalah provinsi berbatasan dan barometer pertumbuhan ekonomi nasional. Selain arahan Mendagri, Presiden Joko Widodo juga sebenarnya telah memberikan arahan bagi para gubernur provinsi kepulauan perbatasan agar daerahnya bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi secarea nasional.

"Sumbatan-sumbatan dalam perijinan investasi, perlu dibuat terobosan dan diperbaiki lagi. Kerjakan sungguh-sungguh jangan terlena dengan waktu. Saya yakin Penjabat Gubernur dapat mengikuti arahan Mendagri dan Presiden," kata Anggota Komite IV DPD RI ini.

Sedangkan Djasarmen mengatakan, Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana sangat memahami karakteristik wilayah Kepri sebagai daerah perbatasan dan kelauatan, karena yang bersangkutan adalah Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

"Penjabat Gubernur saya kira dapat memahami tentang wilayah perbatasan atau kelautan Kepri," katanya.

Djasarmen meminta Penjabat Gubernur Kepri dapat meningkatkan investasi dan perdagangan di Kepri, dan dapat menggunakan anggaran APBD dengan baik agar tidak mengalami defisit anggaran. 

"Jangan berpikir tidak dapat ditingkatkan, jabatan Penjabat Gubernur sama wewenangnya dengan gubernur. Tingkatkan investasi dan perdagangan, serta dapat mengolah anggararan agar tidak terhadap defisit Rp 800 miliar seperti sebelumnya (Pemerintahan Sani-Soerya, red)," kata Anggota Komite II DPD RI ini.
 
Editor : Surya