Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Ketua PPDB SMAN 5 Tanjungpinang Akui Sumbangan Pendidikan untuk Danai Pembangunan
Oleh : Habibi
Kamis | 20-08-2015 | 12:47 WIB
mariana-sma-5.jpg Honda-Batam
Ketua PPDB SMAN 5 Tanjungpinang, Mariani Eljarina.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Tanjungpinang, Mariani Eljarina mengakui bahwa sumbangan pendidikan yang diminta kepada wali murid sebesar Rp 800 ribu untuk mendanai rehabilitasi sekolah. Hal tersebut diakuinya sangat urgent, pasalnya jumlah siswa meluber, sehingga harus menambah ruang kelas baru bagi siswa baru.

Dia pun mengakui bahwa siswa di SMAN 5 melebihi yang ditargetkan, yaitu sekitar 216 orang dan harus menambah 1 kelas menjadi 6 kelas.

"Siswa banyak, jadi harus menambah 1 kelas lagi, sementara kami cuma ada 5 kelas, jadi terpaksa disekat, makanya sumbangan ini rencananya untuk menambah satu ruangan lagi," ujar Mariani, Kamis (20/8/2015).

Mariani mengaku tidak benar jika wali murid mengatakan sumbangan tersebut tidak diberitahukan kepada orangtua. Pihak sekolah telah menyosialisasikan kepada orangtua, bahkan jika memang keberatan atau tidak mampu membayar, pihak sekolah memberikan kemudahan.

"Makanya dalam kwitansi itu ditulis, kalau tidak mampu silahkan menghadap Kepala Sekolah," ujar Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMAN 5 ini.

Selain menambah 1 RKB, dana tersebut akan dipergunakan untuk memperbaiki atap bocor,membeli lemari kaca dan lemari untuk perpustakaan dan kipas angin.

"Kepala Sekolah juga berniat mamu membuat ruang bermain pimpong untuk siswa. Kita sudah undang orangtua, sudah lakukan pembicaraan melalui komite, memang sebagian setuju dan minta dikurangkan. Tapi kita menyambut baik, boleh dikurangkan, bagi tidak mampu ada yang tidak bisa bayar ya kita bebaskan, ada yang bisa Rp 300 ribu kita terima," ujar Mariani yang ternyata juga memegang jabatan sebagai bendahara di SMAN 5 tersebut.

Mariani mengatakan, sebenarnya pungutan tersebut rutin dilakukan setiap tahun, namun digabung dengan uang seragam. Tahun ini, karena pungutan uang pembangunan dilarang, sehingga  terpisah dengan dana seragam.

"Ya setiap tahun Rp 800 ribu kok kita pungut, tapi dulu uang pembangunan, sekarang diganti jadi sumbangan pendidikan. Mungkin karena terpisah dari uang seragam, makanya masyarakat merasa aneh," ujar Mariani.

Meskipun pungutan tersebut diprotes oleh masyarakat, Mariani mengatakan akan terus melakukan. Pasalnya, sudah dibicarakan dan wali murid juga sudah setuju .

"Sekali lagi saya bilang, silahkan koordinasi dengan Kepala Sekolah atau ke saya jika tidak mampu. Sumbangan akan tetap jalan," ujarnya.

Editor: Dodo