BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Data Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Tim Program Peningkatan Kualitas Perumahan (P2KP) Provinsi Kepri menyebutkan, saat ini ada tujuh kawasan pemukiman kumuh dan rawan bencana di kota Tanjungpinang yang mengancam kehiduoan masyarakat. Tujuh kawasan kumuh dan rawan benana itu di antaranya Pelantar Sulawesi (KUD), kawasan sungai mal Tanjungpinang (Ramayana), Pantai Impian, Lembah Purnama, Tanjungunggat, Kampung Bugis, serta Kampung Melayu Kota Piring .

"Pola hidup dan prilaku masyrakat di kawasan Kampung Melayu secara berlahan-lahan kita ubah. Sementara di kawasan lainnya seperti Tanjungunggat masih sangat memprihatinkan," kata Syamsiah, Ketua Tim Program Peningkatan Kualitas Perumahan (P2KP) Kepri, dalam Work Shop Program Peningkatan Kualitas Perumahan (P2KP) Provinsi Kepri bersama Dirjen Cipta Karya yang dilaksanakan di Hotel Sampurna Jaya, Tanjungpinang, Rabu (4/8/2015).
 
Tragisnya, imbuh Syamsiah, sejumlah kawasan kumuh di Tanjungpinang ini merupakan daerah kawasan pemukiman padat penduduk dan yang paling sering dilanda banjir. "Seperti di Tanjungunggat, pemukiman warganya sangat padat, termasuk juga penataan ruang rumah penduduknya kurang beraturan sehingga rawan bencana banjir," jelasnya.

Dengan kondisi ini, Relawan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri ini juga menyoroti sejumlah program penanganan bencana dan banjir dalam tahun pertama periode kepemimpinan Lis Darmansyah dan Syahrul yang menggelontorkan puluhan bahkan ratusan miliar dana dalam penanggulangan banjir di Kota Tanjungpinang tersebut.

Menyikapi pelaksanakan penanganannya, tim leader Konsultan Manajeman Wilayah (KMW) Provinsi Kepri, Joni Hardi, mengatakan, selain dbutuhkan kordinasi dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan, pemeritah daerah juga diharapakan memiliki yang kuat dengan pemerintah provinsi serta pemerintah Pusat, khususnya Satker Cipta Karya Kementeriaan Dinas PU guna mewujudkan lingkungan pemukiman perkotaan yang bersih dan layak huni secara berkelanjutan.

"Kami dari tim Program Peningkatan Kualitas Perumahan (P2KP) Kepri bersama Dirjen Cipta Karya berkomitmen untuk mengatasi permasalahan permukiman perkotaan di Tanjungpinang ini agar menjadi pemukiman layak huni dan berkelanjutan menuju 100 persen," ujarnya.

Capaian penataan 100 persen, kata Joni, meliputi 100 persen peningkatan akses air minum warga, 0 persen kawasan permukiman kumuh, serta 100 persen akses sanitasi layak.

"Hal ini perlu komitmen dan partisipasi pemerintah daerah serta masyarakat untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang bebas kawasan kumuh dengan target 100-0-100 persen," jelas Joni. (*)

Editor: Roelan