Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Banyak Intervensi Petinggi Bikin Penerimaan Siswa Baru di Batam Morat-marit
Oleh : Irwan Hirzal
Selasa | 28-07-2015 | 11:55 WIB
muslim bidin - action (1).jpg Honda-Batam
Muslim Bidin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. (Foto: Irwan Hirzal/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Batam - Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, mengaku kewalahan menangani proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun ini. Jumlah siswa baru di sekolah unggulan sudah melebihi daya tampungnya.

"Jangankan sekolah non-unggulan yang melebihi, sekarang saja jumlah siswa di sekolah unggulan itu melebihi kapasitas hingga 50 persen dari kuota yang diberikan," ujar Muslim kepada BATAMTODAY.COM, usai menghadiri open house di Perumahan Tiban III, Selasa (28/7/2015).

Beberapa sekolah unggulan yang melebihi daya tampung di antaranya SMA Negeri 1 dan dan SMA Negeri 3. Bahkan jumlah siswa baru di SMA Negeri 1 melebihi daya tampung hingga 50 persen.

"Kouta SMA 1 Batam yang diberikan Disdik itu cuma 260 siswa. Tapi yang diterima itu lebih dari separuh kuota yang diberikan," ujarnya.

Karena jumlah siswanya berlebih, mau tak mau sekolah itu akan menerapkan sistem shift pagi dan siang. Sementara jumlah guru di sekolah itu juga tidak bertambah.

"Kalau siswanya sebanyak itu, proses belajar harus dua shift. Padahal sekolah unggulan tidak diperkenankan melakukan mekanisme seperti itu," ujarnya.

Dia mengakui membludaknya jumlah siswa di sekolah unggulan itu lantaran banyak petinggi di Kota Batam yang bertindak sebagai 'makelar' dengan cara "menitipkan" siswa baru tersebut.

"Kita tidak bisa berbuat banyak, bahkan kepala sekolah juga angkat tangan karena orang kuat di Kota Batam yang bergerak. Saya juga banyak diintervensi dari mana-mana," beber Muslim tanpa menyebut makna "petinggi" yang dimaksud.

Meskipun PPDB sudah berakhir dan tahun pelajaran baru sudah dimulai, Muslim menuturkan, masih banyak wali murid maupun calo yang datang ke sekolah atau dinas pendidikan untuk memaksakan calon siswa masuk ke sekolah negeri.

"Curhat kepala sekolah, mereka tidak berani datang ke sekolah karena banyak warga yang memaksakan kehendak," terangnya. (*)

Editor: Roelan