BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang diminta memantau statistik kependudukan setelah Lebaran ini. Diprediksi, jumlah warga yang datang bisa jauh lebih besar dibanding jumlah yang mudik. Apalagi, saat ini momen pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga rawan terjadi kecurangan.

"Pemerintah kabupaten/kota meskipun satu partai dengan salah satu calon gubernur, ya hendaknya jangan jadi petugas partai lagi. Laksanakan tupoksinya yang baik. Pantau Disduk Capil itu, bagaimana pertambahan penduduk pasca mudik lebaran ini di setiap daerah," ujar Abdul Hamid, Penasehat Kepri Coruption Wacht (KCW), kepada BATAMTODAY.COM, Jumat (24/7/2015).

Hamid menilai, pimpinan daerah Tanjungpinang memang bersentuhan langsung dengan salah satu calon gubernur Kepulauan Riau. Anggota DPRD juga diharapkan melakukan pengawasan terhadap hal tersebut.

"Saya tidak menuduh, tapi untuk mengantisipasi. DPRD kerja juga, dong, semua itu tugas kita bersama mengawasinya. Tapi yang memiliki tugas lebih dalam pengawasan ya wali kota dan DPRD, KPU, Bawaslu, baru masyarakat. Apa guna pegang jabatan tapi harapkan masyarakat juga?" ujar Hamid.

Selain Disduk Capil, Hamid juga mengatakan, RT/RW serta kelurahan juga harus dipantau. Lurah diharapkan tidak sembarangan membuat surat rekomendasi untuk warga-warga dadakan yang diduga untuk membantu mendongkrak suara salah satu calon.

"Warga dadakan ini bukanlah rahasia umum lagi. Jadi, semua unit pemerintahan tidak boleh tutup mata, apalagi menerima suap untuk memuluskan hal tersebut," ujar Hamid. (*)

Editor: Roelan