Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Membaca Pilkada Serentak 2015
Oleh : Opini
Selasa | 30-06-2015 | 11:48 WIB

Oleh : Fajri Permana*

PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sirkulasi elit politik, dimana bisa melakukan pergantian secara baik, dan proses partisipasi politik yang sangat baik dimana akan memunculkan kepemimpinan yang berkualitas dan memiliki akuntabilitas. Terkait Pilkada serentak Desember 2015, akan menjadi permasalahan karena mepetnya persiapan yang hanya sekitar 7 bulan. Apakan akan menghasilkan Pilkada yang berkualitas? Nanti kita lihat bersama hasilnya.

Terpenting adalah dalam pelaksanaan tetap damai, dan tidak menimbulkan konflik serta tidak menimbulkan kekecewaan dari pihak yang kalah. Pemilukada untuk memperkuat kepemimpinan nasional, yang diberikan pasca reformasi adalah desentralisasi pemerintahan (otonomi) dan desentralisasi politik. Dalam sistem politik kita saat ini sudah betul daerah diberikan stabilitas politik, Indonesia negara yang sangat luas dan tidak mungkin kembali ke sistem sentralistik.

Pilkada langsung secara serentak akan dilaksanakan pada Desember 2015 di 271 Kota/Kabupaten se Indonesia. Namun demikian tidak semua daerah siap dengan Pilkada serentak tersebut. Hal ini bisa dilihat diawal masalah perundangan dimana terjadi tarik ulur Perpu sebelum menjadi UU No. 1 Tahun 2015. Selain itu, proses pemilihan Panwaslu yang terindikasi adanya banyak masalah dan permainan sehingga dikhawatrikan terjadinya transaksi politik. MK akan semakin sulit menghadapi permasalahan sengketa Pilkada, dimana dalam Pilkada yang tidak serentak saja sudah banyak permasalahan.

Hal ini dimungkinkan dalam pelaksanaannya nanti karena akan banyak terjadi resistensi konflik horizontal. Sementara itu, ada isu dengan demokrasi ala barat yang mengedepankan liberalisme, individualisme dan transaksional akan mempengaruhi kearifan lokal dimana ada silih asih, silih asuh dan gotong royong, menjadi pragmatis, materialistis dan individualis yang menjadikan bibit-bibit konflik horizontal. Untuk itu, berharap kepada Mahasiswa mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 2015 dengan menyosialisasikan dan mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik.

Calon Pemimpin Daerah
Masyarakat Indonesia mempunyai berbagai harapan dan keinginan dengan terpilihnya seorang pimpinan, namun harapan dan keinginan tersebut yang paling fundamental yaitu menginginkan seorang pimpinan yang terpilih nanti harus bisa mengayomi dan menciptakan masyarakatnya lebih sejahtera lagi, menekan angka pengangguran serta menciptakan rasa aman dan damai tanpa melihat figur siapapun orangnya maupun dari mana partainya.

Untuk itu, pemimpin daerah harus menciptakan atau memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Sesungguhnya pembangunan daerah harus dimulai dari daerah, Indonesia mempunyai Pilkada yang hampir 271 di seluruh Indonesia, dan harus mempunyai calon kepala daerah yang memiliki komitmen anti korupsi.

Pada tahun 2015 ini, investor belum berani masuk ke daerah karena masih menunggu selesai agenda Pilkada 2015. Selain itu masalah aturan yang masih tumpang tindih dan pemerintah masih disibukkan dengan agenda masing-masing yang berakibat lambannya perkembangan dunia usaha.

Salah satunya masalah aturan perizinan yang dulunya sudah bisa diurus di tingkat kabupaten justru dikembalikan ke tingkat provinsi. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat memperhatikan kondisi dunia usaha yang sedang lesu, sebab pengusaha hanya mengharapkan kepastian hukum agar roda ekonomi bisa berjalan stabil, untuk menciptakan hal tersebut tergantung dari kebijakan pemerintah itu sendiri. 

Pengusaha akan mengikuti program pemerintah, kalau memang itu dinilai bisa menguntungkan dan baik bagi masyarakat. Namun Pemerintah juga tidak boleh berprinsip kalau pengusaha tidak akan mundur karena sudah menanamkan modalnya di daerah. 

Di sisi lain, investasi tidak akan berjalan jika tidak ada dukungan dari pemerintah. Siapapun pemimpin yang menang dalam Pilkada nanti haruslah bersikap andhap asor dan bergandengan tangan dengan siapapun termasuk kepada calon yang kalah. Pilkada bukanlah ilmu dagang dengan modal besar mengharapkan penghasilan yang besar pula. Namun Pilkada merupakan suatu amanah dari rakyat kepada para pemimpin terpilih agar dalam memimpin harus bijaksana, mengayomi dan mensejahterakan masyarakat daripada untuk mementingkan pribadi, golongan atau partainya.

Parpol Gagal Regenerasi
Partai politik saat ini gagal dalam regenerasi, karena saat ini Partai Politik hanya memikirkan hasil atau suara, sehingga memilih jalan instan dengan merekrut artis yang memiliki potensi suara yang besar untuk dijadikan kader. 

Sementara itu, Pilkada serentak juga dinilai membuat Partai Politik tidak memiliki waktu mempersiapkan kader yang baik, sehingga dimungkinkan kader yang muncul justru yang tidak berkompeten dan pada akhirnya menjadi pemimpin yang tidak berkompeten juga. Politik cepat saji/instan padahal demokrasi membutuhkan proses tetapi yang terjadi dalam politik kita telah terjadi politik cepat saji misalnya penomena pilkada, ada istilah mendadak menjadi politisi, model seperti inilah akan lahir politisi yang tidak memiliki identitas politik.

Politisi seperti ini tidak pernah mengalami proses kaderisasi di parpol sehingga tidak ikatan emosional. Politisi seperti ini banyak konflik dengan internalnya, dan cirinya spekulatig/untung-untungan dan menggunakan modal sehingga politik dibajak oleh pemodal.

Di sisi lain, masyarakat di Indonesia selama ini sangat meragukan apakah pihak eksekutif dan legislatif tersebut akan akur atau akan bersitegang terus. Keraguan dari masyarakat ini sangat wajar karena didalam tubuh DPR saat ini ada dua kubu yang seakan-akan mereka hanya mementingkan koalisinya dibandingkan dengan kepentingkan masyarakat Indonesia. Ini sangat berimbas didaerah-daerah yang sebentar lagi akan melaksanakan Pilkada.

Untuk itu, kerjasama yang apik di tokoh politik ditingkat pusat harus diikuti oleh para politikus yang ada di daerah-daerah, karena keberhasilan seorang kepala daerah juga merupakan keberhasilan legislatifnya. Pelaksanaan Pilkada aman dan damai harapan kita semua, menang atau kalah di dalam berkompetesi merupakan hal yang biasa, setiap calon kepala daerah harus memiliki mental untuk menang atau untuk kalah. Jangan melibatkan masyarakat kecil untuk kepentingan ambisi politik seseorang saja.

Berbicara Pilkada sangat berpotensi konflik, untuk itu harus diantisipasi dan dideteksi sejak awal dengan melibatkan masyarakat. Pemimpin harus menciptakan atau memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dan bermartabat.

Sementara itu, kepada Mahasiswa seluruh Indonesia sumbangkanlah pemikiran kalian untuk mensukseskan Pilkdaa serentak dan masyarakat agar jangan berdiam diri, cerdaskanlah diri sendiri untuk hidup lebih maju. Mahasiswa agar meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk turun langsung memberikan sosialisasi terkait pilkada serentak ini guna mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik.

Mahasiswa harus mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 2015 karena pada dasarnya politik untuk menciptakan suatu bangsa menjadi lebih baik. Selain itu, mahasiswa di seluruh Indonesia harus memiliki prinsip dan konsep untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Kita harus optimis dan mempunyai keyakinan bahwa pelaksanaan Pilkada 2015 di seluruh NKRI akan berjalan secara aman dan damai dengan asumsi bahwa perlu ada kesadaran dari semua pihak NKRI bukanlah milik perorangan, golongan atau parpol tertentu.

Parpol sebagai peserta Pilkada maupun calon independen (kalau ada) harus mempunyai tekad siap menang dan siap kalah secara tulus dan murni tanpa embel-embel atau bertindak anarkhis apabila kalah dalam pemilihan tersebut.

Marilah kita ciptakan Pilkada dengan rasa aman dan damai. Pilkada yang jujur, adil, aman dan damai, akan menghasilkan seorang pemimpin berkualitas yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, golongan ataupun partainya. *

*) Penulis, adalah Pemerhati Masalah Bangsa