Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Saldo dan Silpa APBD Kepri 2014 Alami Penurunan
Oleh : Charles Sitompul
Kamis | 18-06-2015 | 16:46 WIB
sani-lhp.jpg Honda-Batam
Gubernur Muhammad Sani menyerahkan Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) APBD 2014 pada Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Muhammad Sani menyatakan saldo kas dan silpa APBD 2014 Kepri menurun dengan jumlah saldo per Desember 2014 Rp 15.498 miliar sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran mengalami penurunan Rp 88 miliar. 

Hal itu dikatakan Sani dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) APBD 2014 pada sidang ‎Paripurna DPRD Kepri, Kamis (18/6/2015).

Dalam laporan materi LPP-APBD 2014 secara umum, Sani mengatakan realisasi anggaran dari Rp 3,160 triliun yang dialokasikan sebelumnya, terealisasi Rp 2,019 triliun, hingga terdapat selisih Rp 2,159 miliar yang tidak tercapai. 

Sedangkan anggaran Belanja Daerah dari Rp 3,641 triliun yang dialokasikan dalam APBD 2014, terealisasi Rp 3,320 triliun sementara selisih Rp 328 miliar. Pembiayaan daerah dari Rp 538 miliar lebih yang dialokasikan, hanya Rp 504 juta yang menjadi sisa. 

"Sedangkan ‎anggaran perolehan pembiayaan dari Rp 57,365 miliar, terealisasi Rp 56,410 miliar, dan selisih hanya Rp 954 juta," kata Sani.

Sedangkan neraca yang terdiri dari aset Provinsi Kepri pada APBD 2014 Rp 4,665 triliun, kewajiban Rp 339 miliar dan ekuitas kas Rp 4,321 triliun. 

Adapun laporan arus kas terakhir APBD Kepri per 31 Desember 2014 ‎adalah Rp 461 miliar lebih, yang terdiri dari arus kas dari aktivitas serta operasional Rp 310 miliar lebih. Sedangkan arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan minus Rp 717 miliar lebih, dan arus kas dari pembiayaan minus Rp 19,097 miliar. "Sedangkan untuk saldo kas akhir APBD per Desember 2014 Rp 15,498 miliar," ujarnya. 

‎Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) terhadap APBD 2014, juga diakui Sani, kalau Silpa sesuai dengan Perhitungan BPK hanya Rp 88 miliar lebih. 

Dengan penyampaian Ranperda LPP-APBD 2014, ini, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH, menyatakan akan membahasnya di masing-masing Fraksi serta pembentukan Pansus melalui Banmus DPRD Kepri. 

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Hanafi Ekra Dukung Saran Gubernur Ansar Terkait Over Kapasistas Murid SMAN 2 Tanjungpinang

31-07-2023 | 14:04 WIB

Hanafi Ekra Sarankan Disdik Kepri Lakukan Pemerataan Murid Baru SMA Negeri di Tanjungpinang

27-07-2023 | 13:32 WIB

SMA Negeri di Kepri Over Kapasitas, Diminta Tak Paksakan Belajar Daring

26-07-2023 | 13:08 WIB