Gubernur Janji Tindak Tegas Kampus Bodong di Kepri

BATAMTODAY.COM, Batam - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Muhammad Sani, berjanji akan menindak tegas perguruan tinggi yang terbukti "bodong" atau tidak mempunyai perizinan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kepri akan menelusuri perguruan tinggi mana saja di Kepri yang tak berizin, terlebih lagi yang sudah dilaporkan oleh mahasiswa beberapa waktu lalu.

"Kita akan telusuri dahulu. kKalau memang melanggar hukum kita proses secara hukum. Kalau cuma administratif, ya kita akan luruskan nanti. Kan tidak bisa kita menindak tanpa ada bukti," kata Sani, usai membuka acara Kogres Bahasa Melayu, Minggu (14/6/2015) malam.

Namun, ia mengaku sampai hari ini belum mengetahui kampus mana saja yang bermasalah dan yang sudah dilaporkan oleh mahasiswa yang merasa ditipu oleh pihak universitas.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa asal Kabupaten Natuna melaporkan Yayasan Seri Bunguran ke Polda Kepri, Jumat (5/6/2015). Didampingi Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, puluhan mahasiswa itu melaporan dugaan penipuan kegiatan perkuliahan jarak jauh di Natuna.

"Setelah kami cek langsung di Universitas Islam Attahiriyah Jakarta, ternyata kami tidak terjatat sebagai mahasiwa. Padahal kami sudah semester tiga," kata Akmaluddin, perwakilan mahasiwa, di Mapolda Kepri.

Sedangkan di Batam puluhan mahasiswa GICI Business School Batam juga pernah mengadu ke anggota DPRD Batam karena ada dugaan penipuan oleh pihak yayasan terkait tidak ada izinnya progam studi (prodi) Strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekomoni (STIE), Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK).

Mahasiswa yang mayoritas angkatan 2011 dan sudah menyelesaikan kuliahnya hingga S1 mengaku dibohongi oleh pihak yayasan sehingga ijazah yang seharusnya sudah keluar sesuai prodi yang diambil sampai hari ini tak kunjung bisa dikeluarkan.

Koordinator mahasiswa, Rosie Marpaung, mengatakan bahwa dirinya bersama teman-teman yang mendaftar pada tahun 2011 lalu sudah menyelesaikan mata kuliah sebanyak 146 SKS dan juga sudah menyelesaikan pembayaran semua uang kuliah dari awal sampai akhir yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa.

"Tapi sampai sekarang, yayasan hanya menjanjikan terus untuk ijazah S1 kami," kata Rosie, Senin (18/5/2015) lalu. (*)

Editor: Roelan

---