Pemda Diminta Segera Laksanakan Bimtek Penyaluran Dana Desa

Pemda Diminta Segera Laksanakan Bimtek Penyaluran Dana Desa

Oleh : Surya

Selasa | 09-06-2015 | 12:11 WIB

Senator Ria Saptarika, Anggota Komite I DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diminta segera melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi perangkatnya di tingkat desa menyoalisasikan berbagai peraturan terkait dana desa.

Dengan diberikan pemahaman tersebut oleh pemerintah daerahnya masing-masing, diharapkan dapat mencegah potensi negatif dari alokasi dana desa nantinya.

Senator Ria Saptarika dalam Laporan Kegiatan di Daerah beberapa waktu lalu mengatakan, peraturan terkait dana desa yang perlu disosialisasikan dalam bimtek adalah UU No. 6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014, serta PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

"Pemerintah daerah perlu memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pemerintah daerah beserra implikasinya, khususnya kecamatan dalam penerapan UU No.6 Tahun 2014," kata Ria Saptarika.

Menurutnya, pemerintah daerah diharapkan memberikan panduan dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan di desa. Juga memberikan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan dokumen desa yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Pemberian dana desa dari APBN di Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 1 miliar per desa, lanjut Ria, dikhawatirkan belum efektif akibat masih terbatasnya SDM desa dalam pengelolaan dana tersebut.

"Di sini perlunya pelatihan, pendampingan program, skill manajerial dan pengawasan agar lokasi dana desa dapat tepat guna, tepat sasaran dan dapat memajukan pembangunan desa," kata Senator asal Provinsi Kepulauan Riau ini.

Karakteristik dan kondisi sosial masyarakat, serta jauh dekatnya jarak, menurut Anggota Komite I DPD RI ini, menjadi kendala pengawasan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

"Untuk hal ini diperlukan kebijakan yang secara komprehensif membedakan antara desa yang telah berkembang atau maju dan terbelakang, desa yang dekat akses ke pusat pemerintahan dan desa yang terpencil terutama dalam aspek pembiayaan," katanya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Satgas PASTI Blokir 585 Pinjol Ilegal dan Pinjaman Pribadi

Kapolres Bintan Pastikan Kasus Limbah B3 di Tanjunguban Diproses Usai Penetapan Legislatif

Make Over Perkenalkan 4 Icon Terbarunya Lewat Kampanya 'Discover The Unseen Power'

Antisipasi Pekerja Migran, Mustofa Minta Perusahaan di Batam Prioritaskan Pencaker Lokal

Order Sabu 3,64 Gram dari Makassar, Kombes Agus Fajar Sutrisno Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Kemenag Buka Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial Keagamaan Mulai 17 - 21 April 2024

Polresta Barelang Selesaikan Kasus Pemblokiran Jalan Rempang Melalui Restorative Justice

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Dua Sepeda Motor Adu Kambing, Satu Orang Tewas dan Tiga Lainnya Luka-luka

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Buka Peluang Maju Pilkada Kaltim

BULD DPD RI Cermati Persoalan Fiskal Daerah Pasca Pemberlakuan UU HKPD

DPD RI Sepakat Kawal Transformasi Indonesia 2025-2045