Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPR Persoalkan Rekening QQ Daria
Oleh : Batamtoday
Jum'at | 22-10-2010 | 10:52 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR yang membidangi Keuangan dan Perbankan, Harry Azhar Azis, mengatakan, Bupati Lingga Daria harus segera menyetorkan fee 5 Dollar AS yang didapat dari penerbitan setiap hektar ijin kuasa penambangan (KP) di Lingga, yang disetorkan ke rekening perusahaan QQ Daria.

Sebab, sistem keuangan negara dan daerah telah diatur dalam APBN dan APBD, dan di luar itu bisa dianggap sebagai rekening liar.

"Sistem keuangan kita itu diatur dalam APBN dan APBD. Jadi rekening QQ itu resmi atau liar, kalau resmi ya harus dilaporkan ke APBD. Nah kalau tidak, ya liar," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Jumat (22/10).

Menurut Harry, DPR dan Departemen Keuangan saat ini berusaha menertibkan rekening liar semacam QQ itu. Selama ini, kata Harry, banyak rekening atas nama kepala daerah atau hanya pejabat yang bersangkutan yang bisa mencairkan. Akibat adanya keterbatasan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga kepala daerah diberi kesempatan untuk mengelola rekening yang sifatnya temporer atau kebutuhan mendesak.

"Itupun harus kembali kepada kas daerah. Kalaupun ada restitusi, semua harus dikembalikan ke kas daerah karena itu sudah aturan dari menteri keuangan. Kalau tidak disetor ke kas daerah, itu bisa dikatakan sebagai rekening liar," katanya.

Jika masalah rekening QQ Daria itu, merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harusnya segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum. "Kalau tidak ada tindaklanjutnya tanya kejaksaan dan kepolisian, kepada tidak ditindalkanjuti karena sudah menjadi temuan BPK," katanya.

Harry mengaku tidak tahu apakah rekomendasi BPK itu atas rekening tersebut, sebagai bentuk kesengajaan atau sekedar kelalaian belaka. Hal ini perlu diperjelas, sehingga bisa menjadi dasar hukum bagi penegak hukum untuk mengusut rekening QQ Daria tersebut. Namun, dalam sistem keuangan yang ada hanya diatur di APBN dan APBD. "Tidak ada sistem keuangan on budjeting seperti rekening QQ Daria itu. Sistem keuangan yang resmi diatur di APBN dan APBD," katanya.

Sedangkan Anggota Komisi IV DPR yang membidangi masalah kehutanan Nani Sulistyani mengatakan, permasalahan penggunaan peruntukan lain kawasan hutan di Lingga saat ini tengah disoroti di Komisi IV. Sebab, Komisi IV menemukan banyak ijin prinsip kehutanan maupun kuasa penambangan di kawasan hutan di Lingga bermasalah. "Banyak ijin alih fungsi yang dikeluarkan bupati Lingga tidak dibenarkan, dan hal ini akan dibahas dengan menteri kehutanan," kata Nani.

Terkait keberadaan rekening QQ Daria dari perusahaan yang diberikan ijin kuasa penambangan oleh Bupati Lingga, ia menyatakan enggan menanggapi. Sebab, hal itu bukan merupakan kewenangannya, dan juga menjadi hal sensitif bila tidak didukung oleh bukti-bukti dan data-data.

Kendati begitu sebagai politisi Partai Demokrat, Nani menginstruksikan agar kader Demokrat di DPRD Lingga maupun di DPRD Provinsi Kepri segera melaporkan temuan BPK tersebut. "Saya kira kader Demokrat di DPRD Lingga dan Provinsi segera melaporkan temuan BPK itu. Saya akan intruksikan agar segera dilaporkan ke aparat penegak hukum," katanya.