Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPD RI Desak Menpora Cabut Pembekuan PSSI
Oleh : Surya
Rabu | 27-05-2015 | 19:59 WIB
Hardi.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood (Senator asal Kepulauan Riau) didampingi Wakil Ketua Komite III Fahira Fahmi Idris (Senator asal DKI Jakarta) memimpin RDP membahas kisruh PSSI dan sepak bola nasional

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mencabut Surat Keputusan (SK) pembekuan terhadap PSSI.

Komite III DPD juga mengajukan usulan peninjauan kembali atas keberadaan Badan Olahraga Profesional (BOPI) dan memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengambil sikap tegas akan hal ini untuk mendorong PSSI agar tetap berkomitmen dalam peningkatan profesionalisme pengelolaan olahraga. 

Hal tersebut disampaikan Hardi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (27/5/2015)

Dukungan terhadap PSSI dari DPD itu diberikan usai PSSI menyampaikan pemaparan terkait pembekuan PSSI oleh Menpora. Dalam pemaparan tersebut, Wakil Ketua Umum Erwin Budiman menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi instansi tersebut. 

Beberapa poin yang digaris bawahi adalah meminta dukungan DPD yang menjadi wakil dari daerah dan dianggap netral, untuk mendesak pencabutan SK Menpora tentang pengenaan sanksi administrasi bagi PSSI.

PSSI juga meminta peninjauan ulang Badan Olahraga Profesional (BOPI) yang dirasakan menghambat keluarnya rekomendasi izin pemain asing. 

Permintaan ini berkaitan dengan insiden pembatalan pertandingan antara Pahang FA, Malaysia dan Persipura, Jayapura Indonesia dalam Piala AFC 2015.

Dalam kesempatan yang sama Komite Eksekutif PSSI, Djamal Aziz, menambahkan bahwa Menpora ditengarai telah merusak tatanan yang sudah baik dalam tubuh PSSI. 

Menpora juga dianggap telah membangun opini bahwa PSSI melakukan korupsi dalam pengelolaannya. PSSI meminta agar pencabutan SK pembekuan PSSI tersebut dilaksanakan sebelum jatuh waktu tempo pengenaan sanksi FIFA tanggal 29 Mei ini, dan sebelum event Sea Games 2015 di Singapura. 

Jika SK tersebut tidak segera dicabut, maka ditakutkan Indonesia akan mendapatkan masalah yang semakin berkelanjutan untuk masa depan persepakbolaan Indonesia. 

“Sebagai lembaga negara yang tidak ada intervensi politik di dalamnya, PSSI sangat berharap besar atas sikap DPD agar merealisasikan perjuangan kami," ungkapnya

Editor: Surya