"Ini kemajuan yang sangat dashyat. Lima tahun terbentuk anggaran hanya Rp 25 miliar, sekarang Alhamdulillah anggaran APBD-nya sudah mencapai Rp 8 triliun. Provinsi Gorontalo sekarang berkembang pesat, bisa mengangkat harkat dan martabat. Pembangunan sudah berjalan baik, kesejahteraan sudah dirasakan masyarakat meski belum dirasakan secara maksimal,” kata Roem Kono saat ditemui di sela-sela kesibukannya sebagai wakil rakyat di ruang kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Atas prestasi dan baktinya untuk kemajuan Provinsi Gorontalo , masyarakat Gorontalo ketika itu mendorongnya untuk menjadi anggota DPR agar bisa menjembatani kepentingan daerah di pusat. Roem Kono pun mencoba peruntungan maju dalam Pemilu 2004 lalu dengan kendaraan politik Partai Golkar, namun ia belum beruntung. Tiga kursi dari daerah pemilihan (dapil) Gorontalo, menjadi milik dua rekannya di Golkar, yakni Zainuddin Amali dan Trulyanti S Habibie, serta Suharso Munoarfa dari PPP yang kemudian sempat  menjadi Menteri Perumahan Rakyat masa Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono.

Meski tidak terpilih pada 2004, Roem Kono yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo tidak berputus asa.  Kedekatan dengan masyarakat Gorontalo terus dibina olehnya, Roem Kono tak segan-segan melakukan ‘blusukan’ke pelosok terpencil di Gorontalo untuk menyerap asiprasi masyarakat. Blusukan saat ini adalah kata yang dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada Pemilu 2009, Roem Kono akhirnya terpilih sebagai anggota DPR dari dapil Gorontalo untuk Periode 2009-2014. Dus pada Pemilu 2014 lalu, ia terpilih kembali wakil rakyat untuk periode kedua, yakni Periode 2014-2019. Roem Kono duduk di Komisi V yang membidangi  perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta pembangunan perdesaan dan kawasan tertinggal.

“Selama dua periode saya duduk di Komisi V, karena ada kaitannya dengan infrastruktur di daerah. Infrastruktur di Kawasan Indonesia Timur masih kurang, bukan hanya di Gorontalo saja. Ini yang saya perjuangkan,” ujar Ketua DPP Partai Golkar bidang Kesejahteraan Rakyat versi Munas Bali ini.

Saat duduk di Komisi V , Roem Kono benar-benar maksimal dan totalitas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Gorontalo dan Kawasan Indonesa Timur,  dan tidak sekedar hanya 5D (datang, duduk, diam, dapat, duit) seperti kebanyakan anggota DPR ;pada umumnya. Roem memperjuangkan agar alokasi anggaran infrastruktur dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN)  untuk daerah dan wilayahnya di Indonesia Timur. Pada periode pertama, selain duduk di Komisi V, Roem Kono duduk di Badan Anggaran, sementara di periode kedua ia dipercaya sebagai Ketua BURT DPR.

Salah satu contoh,  perjuangannya yang  telah membuahkan hasil  dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontolo, adalah revitalisasi lingkungan Danau Limboto. Danau Limboto adalah salah satu aset sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Gorontalo  berperan dalam sumber pendapatan bagi nelayan, pencegah banjir, sumber air pengairan dan obyek wisata.

Danau Limboto sampai tahun 2007 memiliki luas sebesar 2.537,152 ha dengan kedalaman sekitar 2 – 2,5 m tersebut mengalami kerusakan lingkungan yang parah, banyaknya enceng gondok dan mengalami  pendakalannya sehingga luasnya terus mengalami penyusutan. "Di komisi V, saya tidak henti-hentinya meminta pemerintah pusatuntuk mengintervensi dan mencegah kemusnahan Danau Limboto,” kata Roem Kono, anggota DPR asal Gorontalo ini.

Usaha yang dilakukan Roem Kono akhirnya membuahkan  hasil, mulai 2012 Danau Limboto mendapat alokasi anggaran Rp 300 miliar dari APBN mulai 2012 lalu hingga sekarang untuk program revitalisasi lingkungannya. "Bahkan untuk Danau Limboto masih dianggarkan lagi Rp 200 miliar melalui multiyears.  Sekarang ikan-ikan Danau Limboto sekarang sudah membanjiri pasar nelayan mencari ikan untuk dijual ke pasar-pasar tradisional. Jadi tidak salah saya memperjuangkan revitalisasi Dana Limboto, pendapatan masyarakat sekarang berkembang,” ungkapnya.

Saat ini ekonomi di sekitar Danau Limboto mulai tumbuh-tumbuh, dimana mulai banyaknya nelayan yang mulai mencari ikan di danau tersebut. Namun, ia berharap Danau Limboto bisa menjadi kawasan wisata seperti Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Roem sudah mengusulkan pembangunan jalan perintis di tujuh kecamatan yang mengelilingi Danau Limboto, sehingga akses ke Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo makin mudah ditempuh.

“Dengan adanya dana Rp 200 juta dari dana PPID masing-masing untuk 700 desa di Gorontalo. Mudah-mudahan jalan-jalan perintis di desa-desa di Danau Limboto juga bisa dibangun untuk membuka akses di daerah,” ujar anggota Komisi V DPR ini.

Sebagai wakil rakyat, Roem berharap bisa membawa manfaat bagi daerahnya Gorontalo maupun Kawasan Indonesia Timur, yang selama ini dianggap tertinggal  dari provinsi di Jawa dan Sumatera. Roem menilai,  ketimpangan pembangunan Jawa dan luar Jawa masih terlihat secara kasat mata, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan masih belum memadai dan tidak mendukung. Karena itu, pusat perlu terus memberikan stimulus bagi daerah untuk terus meningkatkan pembangunan infrastuktur di wilayahnya masing-masing guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Rupanya, usulan Roem Kono ini didengar oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan memberikan tambahan dana Rp 100 miliar bagi seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia.  Namun, ia menilai dalam pemberian tambahan dana tersebut  harus ada indikator yang jelas, sebab, jangan sampai kebijakan tersebut merugikan bagi daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau untuk daerah yang kecil sebanyak ditambah jadi Rp 150 miliar, dan pencariannya jangan sampai dipotong oleh kementerian keuangan dan harus diterima secara utuh. Sementara kalau untuk daerah kaya tetap Rp 100 miliar atau ditangguhkan. Disini perlu pengawasan yang ketat, kalau tidak makin akan terjadi ketimpangan karena banyak daerah mengandalkan DAU untuk membangun infrastruktur,” kata anggota Komisi V DPR ini.

Pemerintahan Jokowi, menurutnya, juga perlu melakukan teroboson agar gaji pegawai di daerah ditarik ke pusat dialokasikan melalui APBN, sehingga belanja pegawai di daerah bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur lebih banyak lagi.

“Belanja infrastruktur itu hanya sebesar 10 persen, kalau APBDnya Rp 500 miliar, maka untuk infrasktur berarti hanya Rp 50 miliar saja, sementara belanja modalnya mencapai 20 persen. Sehingga untuk membuat jalan baru susah, akibatnya ekonomi tidak tumbuh karena akses jalan buruk,” jelasnya.

Pembangunan jalan-jalan nasional di Jawa, termasuk jalan tol, menurut Roem  sebaiknya diserahkan ke swasta sehingga pemerintah bisa fokus untuk membangun infrastruktur jalan di luar Jawa. “Kita berharap pemerintahan Jokowi bisa mengatasi ketimpangan pembangunan luar jawa dengan jawa. Sudah seharusnya pembangunan dialihkan ke Indonesia Timur, jangan ada lagi program pembangunan yang sifatnya hiburan,” tegas Roem Kono.

Dengan adanya pemerataan tersebut, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan dalam pembangunan.  Sehingga pembangunan Kawasan Indonesia Timur dengan Jawa maupun Sumatara tidak akan terpaut jauh.  APBN dapat difokuskan untuk membangun Kawasan Indonesia Timur dengan memperbanyak membangun infrastruktur jalan seperti jalan, dan sektor pertanian.  “Membuka jalan baru akan memudahkan akses dan ekonomi tumbuh , hasil pertanian di daerah bisa distribusi ke daerah lain,” katanya.

Pria  kelahiran Gorontalo 28 April 1953 ini, selain sukses berkarir di bidang politik juga sukses dalam bisnis. Roem tercatat sebagai  Direktur Utama  PT Mahardika Utama pada 1990-1995 dan  Direktur Utama PT Intirum Indomastech pada 1995-2009 . Roem Kono juga pernah menjadi Ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) DKI Jakarta dan Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta. Saat ini, Roem Kono menjabat sebagai Ketua Komite Kepengurusan Kadin Indonesia.

Roem mengungkapkan keberhasilannya dalam karir politik dan bisnis, karena sejak mahasiwa, selain menjadi aktivis, dia juga menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Dari kegiatannya itu, ia bisa menjalin persahabatan dengan berbagai pihak sehibgga menjadi modal dasar untuk mengembangkan karir dalam bidang politik dan bisnis.

“Sejak mahasiswa saya sudah jadi enterpreneur dan aktivis social.  Saya membangun persahabatan dengan komunitas yang ada, ini menjadi modal karir dan usaha, termasuk dalam politik sehingga saya bisa menjadi Anggota DPR,” kata alumnus manajemen keuangan dan hukum Universitas Indonesia ini.

Sementara dalam karir di politik, Roem Kono mengaku telah terjun dalam dunia politik selama 30 tahun.  Roem pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD I partai Golkar di Gorontalo, pengurus Partai Golkar di DPD DKI,  Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, terakhir Ketua DPP bidang Kesejahteraan Rakyat Munas Bali kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie.  Selain itu, Roem  juga  aktif Ormas MKGR  (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), salah satu organisasi sayap.  Roem pernah tercatat sebagai sekretaris jenderal, bendahara umum dan kini pada Periode  2010-2015, menjabat sebagai Wakil Ketua MKGR. salah satu organisasi sayap Partai  Golkar.

Terakhir, selain mendapatkan penghargaan Lamahu Award dari Kerukunan Masyarakat Gorontalo Perantauan yang tergabung dalam LAMAHU (Huyula Heluma Lo Hulantalo), Roem juga pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Pohuwato,  dari pemerintah Kabupaten Bone Bolongo, dan penghargaan warga teladan Bone, serta penghargaan dari Lembaga Ketahanan Nasional  (Lemhanas).


Editor: Surya