Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Balon Bupati Tak Ada Tinggal di Bintan

Pilkada Bintan Dinilai Rawan Sengketa dan Politik Uang
Oleh : Harjo
Jum'at | 15-05-2015 | 08:55 WIB
pilkada.jpg Honda-Batam

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Tahapan pendaftaran calon kepala daerah di KPU khususnya Bintan memang belum dimulai, tetapi sejumlah nama yang digadang-gadang sudah mulai bermunculan.

Namun, dari sejumlah nama untuk Bintan 1 keseluruhan tidak berdomisili di Bintan. Sehingga Pilkada ke depan diperkirakan sangat rawan terjadinya sengketa dan politik uang.

"Kalau para calon sendiri tidak memiliki hak pilih di tempat dia mencalonkan, jelas hal yang akan terjadi makin rawan. Karena makin rentan dengan permainan yang curang, karena masyarakat pun jelas kurang antusias memberikan pilihan. Apalagi selama ini secara nyata, perputaran uang dari APBD Bintan bergulir ke tempat lain atau di mana para pejabatnya berdomisili," ujar Sahat Simanjuntak, tokoh masyarakat Bintan Utara, kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Kamis (14/5/2015).

Sahat menjelaskan, kerawanan yang bakal terjadi hendaknya sejak awal bisa diantisi[asi oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan aparat penegak hukum.

Artinya, pola pikir masyarakat pun harus berubah dan tidak hanya memikirkan untuk kepentingan sesaat karena dari Pilkada dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat selama lima tahun kedepan.

"Waktu sekitar lima menit di dalam bilik suara, akan menentukan nasib Bintan lima tahun kedepan. Artinya masyarakat harus memilihkan yang dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan, bukan karena berapa banyaknya dana yang digelontorkan dalan setiap tatap muka," imbuhnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Iskandar, ketua DPC Federasi Konstruksi Umum dan Informal (FKUI) Bintan. Menurutnya dari perkembangan yang ada memang belum ada bakal calon yang memang benar-benar berdomisili di Bintan. Sehingga kalau memang sampai pelaksanaan hal tersebut tidak berubah, berarti masyarakat Bintan dihadapkan dengan pilihan yang sulit.

"Kalau memang peta politik tidak berubah, berarti masyarakat Bintan harus memilih para calon yang justru tidak memiliki hak pilih di Bintan. Artinya hasilnya tidak akan mengubah suasana seperti yang terjadi selama ini, dimana hampir 80 persen pegawai Bintan memegang KTP Tanjungpinang. Arti perputaran uang yang dihasilkan oleh pegawai Bintan, tidak berputar di Bintan, tetapi sebaliknya yaitu di luar Bintan," imbuhnya.

Sehingga masyarakat pemilih yang memang harus benar-benar jeli memilih dan memilah siapa yang lebih tepat, apabila masih berharap kedepan Bintan akan lebih maju dan berkembang.  Karena secara logika pejabat yang tinggal di luar Bintan, jelas tidak akan mengetahui secara persis apa yang diharapkan oleh masyarakatnya.

Editor: Dodo

 
Harris Batam Center
 
Berita Lainnya

Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri Didorong Ikut Pilkada 2024

23-04-2024 | 16:20 WIB

Pekan Depan, Bawaslu akan Seleksi Panwascam untuk Pilkada Serentak 2024

21-04-2024 | 16:04 WIB

Bawaslu Bakal Awasi Pembagian Bansos di Pilkada Serentak 2024

21-04-2024 | 11:04 WIB