KPU Tunda Tahapan Pilkada Serentak di 85 Daerah

KPU Tunda Tahapan Pilkada Serentak di 85 Daerah

Oleh : Surya

Rabu | 13-05-2015 | 09:47 WIB

Ketua KPU Husni Kamil Manik.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan. Umum (KPU) RI menunda tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak bagi daerah yang hingga kini belum mencairkan anggaran bagi KPU daerah untuk menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015 ini.

Keputusan itu diambil setelah KPU mendapatkan update jumlah daerah yang siap menggelar pilkada tahun ini dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa dari 269 yang dijadwalkan menggelar pilkada serentak ternyata yang siap hanya 184 saja, sementara 85 tidak siap.

Ketidaksiapan 85 daerah tersebut dalam menggelar pilkada serentak tahun ini, merujuk pada belum ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kendati begitu KPU masih enggan menyebutkan daerah mana saja yang kepala daerahnya belum menandatangani NPHD.

Padahal, dalam peraturan KPU no 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkadaâ€Ž, jika sampai pembentukan PPK dan PPS yang jatuh pada 18 Mei belum ada anggaran, maka tahapan pilkadanya ditunda.

"Akan dilakukan penundaan tahapan pilkadanya," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Husni menjelaskan, bukan pilkadanya yang ditunda, tapi tahapannya. Artinya, Pilkada Serentak 2015 tetap dilaksanakan tak jauh dari jadwalnya. KPU daerah yang anggaran tahun ini belum ada bukan berarti ikut tahun 2017.

Melainkan tahapan pilkadanya pada daerah tersebut akan mundur, tergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah setempat.

"Sangat tergantung dengan kecepatan pemerintah menyediakan anggarannya," katanya.

Sedangkan Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan, keputusan penundaan yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada itu, karena KPU tak bisa melaksanakan pilkada tanpa kepastian anggaran dari Pemda.

"Kita berharap pemda dan KPU untuk segera menandatangani NPHD dan setelah NPHD ditandatangani mohon segera dicairkan," ucap Ferry.

â€ŽSebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)â€Ž mengatakan masih ada 85 daerah dari 269 daerah yang anggaran pilkadanya belum cair.

"Ada 85 daerah yang belum tandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dari 269 daerah," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riyadmaji.

Dengan begitu maka ada 184 daerah yang sudah tanda tangan NPHD atau punya anggaran untuk menggelar pilkadaâ€Ž.

Dodi menjelaskan, salah satu masalahnya adalah karena belum disepakati jumlah anggarannya antara KPU dengan Pemda.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Gunakan Formasi 3-4-3, STY Bakal Turunkan Kekuatan Penuh Lawan Filipina

Wacana Pengampunan Napi Koruptor, Mahfud: Menurut Hukum Tidak Boleh

Erick Thohir Pastikan Laga Kualifikasi Piala Dunia Lawan Bahrain Dimainkan di Stadion GBK

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

Pengamat Sebut Timnas Indonesia Harus Menang Besar Lawan Filipina

Korban PHK Terima Bantuan Tunai 60 Persen dari Gaji Selama 6 Bulan

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

Dewan Pengupahan Bintan Sepakati Usulan Kenaikan UMK 2025 Sebesar 6,5 Persen

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Ketum PBNU Minta Pelajari Secara Utuh Pandangan Pemerintah Soal Pajak 12 Persen

Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Operasi Lilin 2024 Pengamanan Nataru

Kapolri Siapkan Satgas Khusus Antisipasi Bencana Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2025