Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPR dan DPD Perlu Gedung Baru untuk Dukung Kinerja
Oleh : Surya
Kamis | 07-05-2015 | 09:11 WIB
diskusi dpr lagi.jpg Honda-Batam
Fadli Zon, Farouk Muhammad dan Siti Zuhro usai dialog kenegaraan di Gedung DPR.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon berharap, gedung parlemen (MPR/DPR/DPD RI) yang modern dapat menjadi pusat pembelajaran, mendukung kinerja parlemen untuk merumuskan UU (legislasi), anggaran (budgeting) dan pengawasan.
 

Di gedung modern tersebut parlemen harus memiliki ruang perpustakaan, museum dan tenaga ahli yang memadai. Sehingga para wakil  rakyat dapat menjadi think-thank produk-produk kinerja DPR RI dan DPD RI.
 
“Parlemen harus menjadi pusat pengetahuan dan perjalanan kolektif sebuah bangsa. Karena kitu parlemen harus memiliki perpustakaan, museum, tenaga ahli dan sebagainya yang memadai agar produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan rakyat dan cita-cita berbangsa dan bernegara," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra  dalam dialog kenegaraan bersama Wakil Ketua DPD RI, Faroek Muhammad dan pengamat politik Siti Zuhro, Rabu (6/5/2015).
 
Kini, kata Fadli Zon, ada 78 peneliti DPR RI yang belum mendapat pelayanan dengan layak. Contohnya, Gedung Nusantara I DPR RI (1997)  yang semula kapasitasnya hanya untuk 800 orang, kini yang bekerja di sana ada 560 anggota, 2 tenaga ahli dan 1 orang staf X 4 =  2240 orang.
 
Rencananya kata Fadli Zon, akan ada 5 tenaga hali, 2 orang staf plus 560 anggota menjadi 4.480 orang. Lima orang tenaga ahli itu untuk mendukung kinerja legislator di bidang  legislasi, budget, pengawasan, representasi, dan diplomasi. Rencana polisi parlemen juga untuk independensi legislative.
 
“Termasuk PNS-nya bertanggungjawab kepada legislatif bukan eksekutif, agar fungsi parlemen itu berjalan dengan baik,” ujarnya.
 
Lebih jauh kata Fadili Zon, ke depan, setiap para wakil rakyat bakal dibantu 5 tenaga ahli, 2 orang staf untuk mendukung legislasi, budget, pengawasan, representasi, dan diplomasi. Sedangkan rencana polisi parlemen juga untuk independensi legislatif termasuk PNS-nya bertanggungjawab kepada legislatif bukan eksekutif.
 
Di Inggris dan Amerika Serikat, kata dia, ruang perpustakaannya luar biasa bagus.
 
“Rakyat antrian masuk, padahal membayar. Hanya untuk mengunjungi perpustakaan dan museum, sehingga gedung parlemen itu menjadi tempat berkunjung yang nyaman dan memberi pengetahuan.” ujarnya.
 
Ditanya, apakah pembangunan gedung itu berkorelasi dengan kualitas anggota parlemen, Fadli Zon mengatakan itu tidak bisa lepas dari asal-muasal anggota DPR RI terpilih, yang mendapat suara terbanyak dalam Pemilu.
 
“Jadi, agar mendapat anggota DPR berkualitas, maka mesti ada pendidikan bagi pemilih, sehingga memilih itu bukan karena uang, bukan karena blusukan, dan pencitraan yang lain,” ujar Fadli Zon.
 
DPD mau sidang 
Sementara Farouk Muhammad mengakui, pembangunan gedung parlemen itu dibutuhkan pula DPD. Sebab hingga kini DPD RI memang belum mempunyai gedung dan masih numpang ke MPR RI. Akibatnya, kalau mau bersidang, DPD RI selalu mengirim surat pemimjaman gedung tersebut di Gedung Nusantara V MPR RI.
 
“Jadi, DPD RI mendukung pengembangan gedung ini dan perlu ditata kembali, tanpa menghilangkan yang sudah ada,” kata Farouk, anggota DPD RI dari Dapil NTB ini.
 
Menurutnya, pengembangan gedung itu berdasarkan kepentingan, lalu ada gagasan, probability, pemanfaatan yang benar dan maksimal dan tidak lanjut dari gedung itu sendiri. “Jadi, pembangunan gedung itu karena kebutuhan, dan DPD RI rencananya akan menempati gedung Kemenpora, dan Kemenpora minta dibangunkan gedung di dekat Gelora Bung Karno (GBK),” tambahnya.
 
Nantinya, gedung parlemen yang baru ini kata Farouk diharapkan mampu menampung rakyat yang demo ke DPR/DPD RI untuk menyampaikan aspirasinya. Pada 9 Januari 2015 lalu sudah disampaikan ke Menkeu dan Bappenas, dan Sekjen DPR/DPR RI diminta membuat masterplane. Namun, Bappenas belum siap karena masih terjadi perbedaan pendapat antara Kemenpora dan Sekretariat Negara RI,” kata Farouk.
 
Siti Zuhro juga mendukung, jika gedung parlemen sebagai simbol lembaga negara memang harus ditata ulang. Hanya saja ada korelasi, relevansi dan koneksitas tidak dengan pembangunan gedung baru itu dengan kinerja anggota parlemen sendiri. “Korelasi itu harus dilakukan untuk parlemen jangka panjang, yang penting bukan untuk proyek dan bancakan,” ujarnya.
 
Dengan pembangunan gedung baru ini kata Siti, bagaimana kinerja wakil rakyat itu bisa dipantau, bisa dikontrol dan diawasi langsung oleh rakyat, karena mereka wakil rakyat dan digaji dengan uang rakyat. 
 
“Gedung yang ada ini memang tidak layak, apalagi ini rumah rakyat, dan tak boleh terbengkalai, semua supporting harus bagus. Kita hanya menuntut transparansi dan akuntabelitas,” pungkasnya.

Editor : Surya

Berita Lainnya

BPK Temukan Kebun Sawit di Kawasa Hutan Tanpa Izin Seluas 2,5 Juta Hektar

19-07-2024 | 17:04 WIB

Menteri PANRB Jamin Seleksi Sekolah Kedinasan Tanpa Praktik Kecurangan

19-07-2024 | 11:04 WIB

Mulai Januari 2025, Mobil dan Motor Wajib Asuransi

18-07-2024 | 18:44 WIB