BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Informasi Mahasiswa (JIM) menuding bahwa pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau bobrok. Berdasarkan hasil pantuan mereka, masih banyak anak di bawah umur yang tidak sekolah tetapi malah berjualan koran. Mereka juga menuding guru saat ini tak kompeten.

Tudingan itu disampaikan JIM saat menggelar aksi unjuk rasa di Pamedan Ahmad Yani, Tanjungpinang, Senin (4/5/2015).

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Syahrul, mengatakan, menurut pengamatan mahasiswa, kondisi pendidikan di Provinsi Kepri masih memprihatinkan. Mahasiswa juga menyoroti penerimaan guru yang tidak mengedepankan sikap profesionalisme.

"Jadi, guru yang ada selama ini tidaklah berkompeten. Tentunya berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan," ujar Syahrul.

Kendati demikian, si mahasiswa ini tak dapat menjelaskan seperti apa guru yang berkompeten itu seharusnya menurut versi mereka.

Syahrul menyatakan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa pendidikan adalah hal yang wajib. Namun menurut pantauan mereka, pendidikan masih belum merata di Kepri dan menuding bahwa pemerintah tidak serius dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pendidikan yang harusnya aktif menyokong masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

"Sejauh ini yang kita lihat, pendidikan di Kepri masih jauh dari standar nasional pendidikan, terutama dalam hal standar mutu dan sarana dan prasana," katanya.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti bantuan-bantuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai tidak tepat sasaran dan sarat dengan dugaan korupsi.

"Mereka memberikan bantuan terkesan sembarangan tanpa memperhatikan kebutuhan guna meningkatkan mutu pendidikan. Padahal mereka memiliki tim survei yang seharusnya bekerja guna menampung aspirasi sekolah," katanya.

Pemprov Kepri di tuding hanya memperhatikan kuantitas dari pada kualitas. Hal itulah, katanya, yang membuat pendidikan di Kepri bobrok. "Sekolah menjamur, tapi sarana dan prasarana kurang. Kualitas SDM-nya jadi gimana?" tanya Syahrul.

Terakhir, mahasiswa juga meminta agar ada transparansi bentuk bantuan kepada tiap-tiap sekolah dan siswaagar mengurangi kesan sembarangan memberikan bantuan. (*)

Editor: Roelan