Pemprov Kepri Teken NPHD Dana Hibah Pilkada dengan KPU, Bawaslu dan Polri

Pemprov Kepri Teken NPHD Dana Hibah Pilkada dengan KPU, Bawaslu dan Polri

Oleh : Charles Sitompul

Kamis | 30-04-2015 | 09:21 WIB

Perwakilan dari Polda Kepri menandatangani Naskah Perjanjiaan Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan pilkada disaksikan Gubernur dan Sekda Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri bersama dengan KPU, Bawaslu dan Polri akhirnya menandatangani Naskah Perjanjiaan Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan pilkada di Gedung Daerah Kota Tanjungpinang, Rabu (29/4/2015).

â€ŽSekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Robert Iwan Loriaux mengatakan, penandatanganan NPHD dana hibah pilkada ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Dari kebutuhan anggaran yang diajukan KPU, Bawaslu, dan Polri totalnya Rp 107,6 miliar, dan sebagai tahap awal Rp 80 miliar dana cadangan pilkada yang sebelumnya akan dapat digunakan dalam pelaksanaan tahapan, sedangkan sisanya sekitar Rp 27,6 miliar akan dialokasikan dalam APBD Perubahan, melalui pembahasan dengan DPRD Kepri," kata Iwan.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepri Muhammad Sani mengatakan, dengan dilakukanya penandatanganan NPHD ini nantinya akan menjadi dasar dalam melaksanakan tahapan Pilkada di Kepri.

"Karena apapun kebijakan dan langkah yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Provinsi Kepri melalui persetujuan DPRD sebelumnya sudah mengalokasikan dana awal pelaksanaan kegiatan pilkada di Kepri sebesar Rp 80 miliar sebagai dana cadangan dan dana permulaan,"kata Sani.

Dalam kesempatan itu, Sani juga mengharapkan kesadaran KPU, Bawaslu dan Kepolisian, agar dapat menggunakan dana hibah pilkada tersebut sesuai dengan peruntukan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya diajukan.

"Mengenai kekurangan sebesar Rp 27 miliar, akan kembali dialokasikan di APBD Perubahan, yang tentunya sesuai dengan proposal RAB pengajuan, dan dilakukan pembahasan di DPRD Kepri. Karena, setiap penggunaan dana hibah, diharuskan sesuai dengan RAB yang sudah ditentukan, hingga konsep kuncinya, apapun yang akan dibuat harus sesuai," ujar Sani.

Mengenai alokasi kekurangan dana pilkada yang dikucurkan melalui dana hibah dapat diajuakan sesuai dengan RAB kebutuhan dan peruntukan agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

Ketua KPU Kepri Said Sirajudin mengatakan, dengan ditandatanganinya NPHD ini, pihaknya akan â€Žmulai melaksanakan tahapan pilkada dengan pelaksanaan rekrutmen pembentukan PPK/PPS di Kecamatan dan Kelurahan, pengalokasian pembayaran honor, pelaksanaan sosialisasi, pemutakhiran data pelaksanaan bimtek dan raker.

"Sebelumnya, sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Keuangan, kami juga sudah melakukan pelaporan dan registrasi rekening penampung dana hibah pilkada di Kanwil KPPN Kepri," ujarnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Terkait Masalah Pembayaran THR, 930 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Pemerintah Diminta Segera Antisipasi Melemahnya Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar AS

Bupati Aunur Rafiq Lantik Dewan Hakim MTQ XVI Kabupaten Karimun Tahun 2024

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Berlangsung Pekan Depan, MTQH XIII Bintan Diisi 20 Cabang Perlombaan

Polresta Barelang Selesaikan Kasus Pemblokiran Jalan Rempang Melalui Restorative Justice

Bupati Bintan Lepas Puluhan Peserta Pawai Mobil Hias Takbir Idul Fitri 1445 H

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Open House Hari Kedua, Wan Zuhendra Sambut Semua Tamu dengan Senyuman

Amankan Malam Takbiran, Polres Karimun Terjunkan 160 Personel

Masyarakat Tumpah Ruah Meriahkan Malam Takbir Idulfitri 1445 H di Lapangan Merdeka Dabo

KPU Anambas Sosialisasikan Tahapan Pilkada 2024

Komisi II DPR Klaim Pemilu 2024 Berjalan Sukses

Mendagri Tegaskan Dukungan Pemerintah terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2024, bukan Intervensi