PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pelaksanaan UN Tak Bisa Jadi Tolok Ukur Kelulusan Siswa
Oleh : Romi Chandra
Rabu | 29-04-2015 | 11:11 WIB
diskusi-dpd.jpg honda-batam
Diskusi bersama anggota DPD RI asal Kepri, Hardi S. Hood. UN tak bisa menjadi tolok ukur kelulusan siswa.

BATAMTODAY.COM, Batam - Pelaksanaan ujian nasional (UN) yang selama ini menjadi penentu lulus atau tidaknya siswa di sekolah, saat ini menjadi polemik tersendiri di Indonesia.

Berbagai kalangan bahkan secara terang-terangan melakukan penolakan karena dinilai hanya membentuk budaya ingin lulus, tanpa perasaan sukacita dalam belajar.

Selain itu, pelaksanaan UN selalu ada saja kecurangan yang timbul. Meski sebenarnya siswa tidak perlu nilai UN yang tinggi, namun disalahartikan sehingga UN menjadi sesuatu yang sangat ditakutkan para siswa.

Untuk lima tahun terakhir ini, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga telah melontarkan penolakan tersebut. Banyak hal yang menjadi alasan penolakan. Sarana dan prasarana belum lengkap, kualitas guru belum baik, sulitnya informasi masuk ke suatu daerah serta lain sebagainya membuat UN belum bisa menjadi alat penentu kelulusan siswa.

"Banyak kecurangan yang terjadi di setiap sekolah. Guru yang membantu menjawab soal karena ingin anak mereka semua lulus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini tidak bisa dibiarkan, karena hanya akan membunuh karakter seorang siswa. Sering dijumpai, siswa yang selama ini juara umum, saat UN malah tidak lulus. Atau siswa yang biasa saja malah mendapat nilai terbaik saat UN. Ini jelas terdapat kecurangan," kata Ketua Komite III DPD RI, Hardi Selamat Hood, usai melakukan diskusi bersama mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam, Selasa (28/4/2015).

Ia juga menyambut baik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan UN tidak dapat dilakukan sepanjang semua sekolah belum terakreditasi dan guru-gurunya belum seluruhnya sertifikasi. "Terakreditasi dan sertifikasi memang harus menjadi standar sekolah bisa melakukan UN. Jika tidak, kecurangan-kecurangan terus ada. Ketidakadilan pembangunan di berbagai daerah juga menyulitkan UN dilaksanakan," tambahnya.

Menurut Hardi, jika UN memang dilaksanakan, seharusnya hanya menjadi penilaian untuk sekolah itu sendiri, sedangkan kelulusan siswa ditentukan oleh daerah. "Presiden Jokowi sudah menerapkan hal itu untuk UN tahun ini, sesuai dengan keinginan DPD," kata Hardi

Ditambahkannya, kekuatan UN seharusnya diberikan kepada masing-masing daerah. Dalam hal UN ini, Jakarta seharusnya tidak lagi menjadi pusat pengaturan republik, karena setiap daerah tidak bisa disamakan.

"Jakarta bisa menjadi base data yang memiliki bank soal, dan setiap daerah harus mengambil dan kemudian dikelola sendiri untuk UN. Bukan semua dikirim dari pusat, karena kondisi daerah Indonesia berbeda-beda. Bagi daerah yang terpelosok, akan ketinggalan mendapat akses soalnya," tuturnya.

Setiap sekolah yang diminta tanggapannya, menyambut baik dengan UN tidak lagi menjadi alat kelulusan siswa, namun pemetaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan harus lebih baik.

"Kesimpulannya, sebelum UN mejadi alat kelulusan, sarana dan prasarana setiap sekolah harus lebih baik, terakreditasi. Setiap guru juga sudah memiliki sertifikasi. Manajemen UN itu benar-benar harus diperbaiki. Sepanjang hal itu tidak dilakukan, akan selalu ada kecurangan dalam UN," jelasnya lagi.

Diskusi yang dilakukan dengan para mahasiswa itu terangnya, untuk meminta pandangan mereka sebagai calon guru nantinya. "Kita mencoba mendidik moral mereka lebih baik dan memberikan pemahaman-pemahaman mana yang menurut mereka akan lebih baik," pungkasnya.

Editor: Dodo