Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Sosialisasi Kegiatan MPR di Daerah Pemilihan

Djasarmen Tekankan Pentingnya Kesadaran Masyarakat untuk Kedepankan Nilai-nilai Luhur Bangsa
Oleh : Surya
Kamis | 23-04-2015 | 14:12 WIB
sos_4_Pilar_Serdang.JPG Honda-Batam

PKP Developer

Sosialisasi Kegiatan MPR Anggota MPR Djsarmen Purba kepada Ikatan Keluarga Serdang Bedagai  (KSB) Kota Batam bertempat di LPK Migasindo Academy Tiban Sekupang di Batam pada 14 April 2014 lalu

BATAMTODAY.COM, Jakarta – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Djasarmen Purba dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di daerah pemilihannya Kepulauan Riau (Kepri).

Sebab, hal itu berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa setiap Angota MPR mempunyai tugas memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tuggal Ika.
 
Anggota MPR juga mempunyai tugas mengkaji sistem ketata negaraan, UUD 1945, serta pelaksanaanya dan  menyerap aaspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan UUD 1945.  
 
“Pelaksanaan sosialisasi akan dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota MPR tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa dan Ketetapan MPR kepada masyarakat. Sebagai wujud dari tanggung jawab tersebut, maka setiap anggota MPR mendapat tugas untuk melakukan sosialisasi Putusan MPR di daerah pemilihannya,” kata Djasarmen saat melakukan Sosialisasi MPR pada 14 April 2015 lalu di Batam, Kepri.
 
Menurut Djasarmen, sosialisasi  di daerah pemilihan Anggota MPR adalah dalam rangka manifestasi tanggung jawab Anggota MPR untuk membangun daerah agar seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana terdapat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan  Bhinneka Tunggal Ika.
 
“Dengan sosialisasi ini akan menummbuhkan kessadaran masyarakat akan pentingnya seluruh penyelenggara pemerintah dan masyarakat memahami serta menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari,” kata Senator asal Kepri ini.
 
Dalam Sosialisasi MPR yang dilakukan kepada Ikatan Keluarga Serdang Bedagai (IKSB) Kota Batam bertempat di LPK Migasindo Academy Tiban Sekupang di Kota Batam pada 14 April 2015 lalu, mendapatkan beberapa pertanyaan dari peserta antara lain dari James Panjaitan dan Omron Simanjuntak.
 
Pada kesempatan itu, James Panjaitan menanyakan, seputar  masalah migas nasional dimana Provinsi Kepri sebagai salah satu penghasil migas. 

”Provinsi Kepulauan Riau, semestinya memiliki anggaran pembangunan yang luar biasa besar berbanding saat ini, apa kira kira kendala hingga sampai dengan tahun 2015 belum ada perubahan yang berarti? tanya James.
 
Atas pertanyaan ini, Djasarmen mengatakan,  upaya alokasi DAU/DAK  Kepri di dalam APBN terutama soal kontribusi sektor MIGAS  akan ditempuh melalui adanya RUU Minerba.
 
”Hal itu agar pembagian keuangan antar pusat-daerah memberi porsi yg lebih besar lagi bagi daerah. Selain itu juga akan ditempuh melalui UU kelautan dan RUU daerah perbatasan yang saat ini masih dalam tahap prolegnas,” kata Anggota Komite II DPD RI ini.
 
Sementara itu, Omron Simanjuntak menanyakan seputar kebijakan pemerintah dalam melindungi eksistensi seni dan budaya daerah terutama daerah yang berada diperbatasan dengan negara asing seperti Batam dan daerah Kepri lainnya.
 
Menjawab pertanyaan Omron, Djasarmen menilai  seni dan budaya bisa menjadi alat diplomasi dan nilai ekonomi karena memiliki daya tarik bagi bangsa asing dimana daerah tertentu dan bertetangga seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Singapura.
 
”Khusus untuk daerah provinsi perbatasan, layaknya Provinsi Kepulauan Riau, DPD RI saat ini tengah menggondok RUU Daerah perbatasan melalui prolegnas. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi eksistensi seni dan budaya daerah di provinsi perbatasan terhadap pengaruh budaya dari negara tetangga disekitarnya,” katanya.
 
Menutup kegiatan sosialisasi, Anggota MPR Djasarmen Purba memberikan masukan dan saran kepada pemerintah.
 
Yakni pertama menyangkut penanganan pemerintah terhadap bahaya laten terorisme, terutama ISIS diharapkan agar lebih konsisten dan berjangka panjang. Sebab, pemerintah terkesan selalu ketinggalan apabila dibandingkan dengan aksi-aksi teroris itu sendiri. Pemerintah dinilai kurang maksimal dalam hal intelejen dan pencegahan sebelum kejadian mencuat.
 
Kedua adalah menyangkut alokasi dan peningkatan anggaran program pengembangan kepada tenaga kerja (buruh) di batam perlu direalisasikan melalui APBN. Hal ini mengingat 80 persen warga batam adalah pekerja, dengan karakter industri yang tidak memiliki basis sumberdaya alam (footloose).
 
Modal sumberdaya manusia mestinya ditingkatkan sebagai penyeimbang kkondisi ketidaktersedian sumberdaya alam tadi. Sehingga industri batam mampu melakukan transfer knowledge, transfer technologi dan dari segi struktur industri bisa lebih maju dan memasuki bidang bidang seperti integration, commissioning, riset dan pengembangan, marketing dan sales, material manufacturing hub.  

Editor : Surya

 
Harris Batam Center
 
Berita Lainnya

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Buka Peluang Maju Pilkada Kaltim

21-03-2024 | 09:24 WIB

BULD DPD RI Cermati Persoalan Fiskal Daerah Pasca Pemberlakuan UU HKPD

20-03-2024 | 12:24 WIB

DPD RI Sepakat Kawal Transformasi Indonesia 2025-2045

19-03-2024 | 10:44 WIB