Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Masih Banyak Guru Belum Sarjana, Ketua Komite III DPD RI Salahkan Pemerintah
Oleh : Habibi
Selasa | 14-04-2015 | 18:35 WIB
hardi_s_hood.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Hardi S Hood. (Foto: dok/BATAMTODAY.COM)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Komite III DPD RI, Hardi Selamet Hood, menuding, masih banyaknya guru yang belum sarjana hingga 2015 ini merupakan kesalahan pemerintah. Pasalnya, pemerintah sudah menelurkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru namun tidak mampu memberikan sumbangsih berupa perhatian agar guru bisa sarjana sesuai amanat UU tersebut.

"Jangan salahkan guru, tapi salahkan pemerintah, karena tak semua guru itu mampu. Namun, di luar dari itu, mensejahterakan guru hingga meningkatkan kualifikasi guru adalah tugas pemerintah," kata Hardi saat berkunjung ke Tanjungpinang, belum lama ini.

Hardi juga berpesan agar pemerintah daerah tidak memaksakan guru agar mencapai kualifikasi jika tidak ada bantuan sepeser pun bagi mereka. Meskipun ada kemauan, menurut Hardi, menuju jenjang S1 tersebut juga memerlukan anggaran yang besar.

"Pemerintah tidak boleh paksakan meskipun itu amanah undang-undang. Meskipun mereka mau, tapi tidak ada anggaran, sama saja bohong," tutur Hardi.

Kendati demikian, dia juga berpesan kepada guru-guru yang memang tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kualifikasi sebaiknya guru tersebut menyampaikan permohonan pengunduran diri. Pasalnya, guru tersebut tidak ada kemauan untuk meningkatkan pengetahuan anak didiknya. (*)

Editor: Roelan