BATAMTODAY.COM, Jakarta – Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood mengatakan, DPD RI akan akan melakukan kunjungan ke Tanjungpinang dan Bintan meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA ) yang menggunakan sistem komputer online atau base computer test (BCT).

"Tanggal 13 April, hari Senin besok kita akan meninjau pelaksanaan UU berbasis kompuer di Kepulauan Riau (Kepri) , Papua dan Kalimantan Barat. Untuk yang ke Kepri, yang memimpin saya dengan anggota 11 anggota DPD,” kata Hardi di Jakarta, Sabtu (11/4/2015).

Menurut Hardi, Komite akan mengunjungi SMK Tanjungpinang dan SMK Bintan sebagai tempat uji coba pelaksanaan UN berbasis komputer yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kepri.

“Di Kepri ditetapkan sebagai tempat uji coba ada dua, yakni SMK Tanjungpinang dan SMK Bintan karena dianggap mereka yang paling siap dari segi sarana prasana dan mental.  SMA 1 Batam ternyata tidak siap, dan pilih UN manual,” katanya.

 Dalam kunjungan lapangan ke Tanjungpinang dan Bintan, Komite III kata Hardi, akan melihat soal persiapan pelaksanaan dan antisipasinya dalam pelaksanaan UN dengan sistem BCT ini, sepertii antisipasi terhadap listrik padam, sistem kena virus dan lain-lain.

“Kita juga belum tahu protapnya BCT itu gimana, bagaimana kalau ada kendala.  Komputer dan internetnya tiba-tiba mati, itu harus ada solusinya. Kita setuju aja UN BCT ini, kalau tujuannya mau memudahkan pelaksanaan UN, tetapi hanya sekedar proyek saja seperti Kurikukulum 2013, mau mengadakan pengadaan komputer dan internet, ya tentu kita sayangnya,” katanya.

Senator asal Kepri ini menilai, pelaksanaan UN dengan sistem BCT yang dilaksanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan terkesan dipaksakan seperti kebijakan Kurikulum 2013 yang diterapkan mantan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh.

“Kan tidak semua sekolah familiar dengan komputer, kalau BCT diterapkan maka satu anak satu komputer. Saya perlu triout, karena anak-anak secara mental belum siap karena terbiasa dengan manual. Dan saya dengar, kalau sudah menjawab tidak bisa dibetulin lagi, meskipun ada waktu. Ini yang harusnya bisa diperbaiki,” katanya.

Ketua Komite III DPD RI ini menegaskan, apabila dalam kunjungan lapangan DPD ditemukan banyak mudharatnya dalam melaksanakan UN dengan sistem BCT ini dan terkesan hanya digunakan untuk ajang cari proyek belaka, maka UN sistem BCT akan direkomendasikan akan dibatalkan seperti penerapan Kurikulum 2013.

“Sebelum Kurikulum 2013 dibatalkan oleh menteri sekarang, DPD sudah jauh-jauh harus agar pelaksanaan Kurikulum 2013 minta dibatalkan atau ditunda. Ujian UN dengan BCT, kita juga bisa rekomendasikan dibatalkan karena kesan awal sudah terkesan terburu-buru, ini proyek saja karena tidak semua  anak dan sekolah bisa komputer. Kalau UN ini satu anak satu komputer,” katanya.

Editor: Surya