Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

2015 Jadi 'Tahun Sulit' Bagi Pengelola KIB Lobam
Oleh : Harjo
Jum'at | 10-04-2015 | 11:50 WIB
Jamin_Hidajat_pakai_kaos.JPG Honda-Batam
Jamin Hidajat, Ketua Apindo Bintan.

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Kondisi Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, semakin mengkhawatirkan. Tahun 2015 adalah tahun yang paling sulit bagi dunia usaha dan perkembangan kawasan ini.

Hal tersebut karena kondisi para calon investor belum berani berinvestasi dengan alasan masih menunggu selesai agenda pemilihan kepada daerah.

"Investor belum berani masuk karena masih menunggu selesai agenda Pilkada 2015. Selain itu masalah aturan yang masih tumpang tindih dan pemerintah masih disibukkan dengan agenda masing-masing yang berakibat lambannya perkembangan dunia usaha," ungkap Jamin Hidajat, Ketua Apindo Bintan, kepada BATAMTODAY.COM di Tanjunguban, Jumat (10/4/2015).

Jamin menjelaskan saat ini kesannya pemerintah yang ada memang masih kehilangan arah dan agenda serta kebijakan,  sehingga berdampak buruk terhadap dunia usaha. Salah satunya masalah aturan perizinan yang dulunya sudah bisa diurus di tingkat kabupaten justru dikembalikan ke tingkat provinsi.

"Kenapa mesti dikembalikan ke provinsi pada hal sebelumnya urusannya sudah bisa di tingkat kabupaten. Belum lagi ditambah dengan agenda Pilkada jelas akan menyita banyak agenda bagi para pejabat, baik pejabat yang akan mencalonkan dan dinas. Permasalahan keluhan masyarakat pun jadi banyak terlupakan dan terbengkalai," terangnya.

Jamin berharap dengan situasi sulit saat ini, akan lebih parah apabila ada negara barat yang mengalami persoalan ekonomi mengingat Indonesia masih sangat tergantung dengan ekonomi negara maju.

"Saat ini nilai rupiah terus turun, kalau ada negara majuda barat ada yang bermasalah jelas dampaknya akan langsung dirasakan di Indonesia. Ibaratnya kalau negara di Eropa 'batuk', maka di Indonesia dampaknya akan menjadi 'badai'," imbuhnya.

Jamin berharap agar pemerintah bisa memperhatikan kondisi dunia usaha yang sedang lesu pada saat ini. Karena yang diharapkan oleh pengusaha jelas masalah kepastian hukum agar roda ekonomi bisa berjalan stabil dan hal tersebut tergantung dari kebijakan dari pemerintah itu sendiri.

"Kalau pengusaha jelas akan ikut dengan program pemerintah, kalau memang dinilai bisa menguntungkan dan baik untuk masyarakat. Pemerintah juga tidak boleh berprinsip, pengusaha tidak akan mundur karena sudah menanamkan asetnya yang sangat besar untuk daerah ini dan bisa berjalan dengan sendirinya," imbuhnya.

Editor: Dodo