UU Ketenagakerjaan Tak Berlaku Buat THL di DPRD Batam

UU Ketenagakerjaan Tak Berlaku Buat THL di DPRD Batam

Oleh : Ahmad Rohmadi

Rabu | 08-04-2015 | 11:31 WIB

Sekretaris DPRD Batam, Marzuki.

BATAMTODAY.COM, Batam - UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat diberlakukan bagi 166 tenaga honorer lepas (THL) baru yang bekerja di Sekretariat DPRD Batam.

Meskipun di dalam pasal 59 ayat (4) UU tersebut menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Sekretaris DPRD Batam, Marzuki, menegaskan bahwa UU tersebut tidak bisa dilakukan di lingkungan pemerintahan, sehingga para THL tersebut harus mengajukan lamaran setiap tahunnya, persisnya tanggal 31 Desember harus sudah mengajukan diri.

"UU itu tidak bisa berlaku kalau di pemerintahan," kata Marzuki

Namun, berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru pada tahun 2016 tidak akan ada lagi tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Sehingga akan dilakukan seleksi untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi ia tidak menjelaskan secara detail bentuk seleksi tersebut.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho, yang membidangi ketenagakerjaan. Menurutnya masalah THL di lingkungan DPRD Batam masih belum ada peraturan yang jelas untuk mengatur perjanjian kerja.

"Peraturan ini memang masih simpang siur, akan tetapi memang antara pemerintahan dan publik itu beda," kata Udin, Rabu (8/4/2015).

Perlu diketahui, jumlah THL di DPRD Batam menjadi sorotan karena selain banyaknya, juga diketahui merupakan titipan para anggota legislatif. (Baca: Jumlah THL di DPRD Batam Membengkak karena Banyak Titipan)

Banyaknya jumlah THL yang mencapai166 orang itu dinilai sudah tidak masuk akal, pasalnya masih banyak pegawai honorer di DPRD yang masih bisa melakukan perkerjaannya dengan baik.

Ia juga mengatakan kalaupun perlu seharusnya tidak banyak seperti itu, karena untuk menggaji para THL yang banyak tersebut sangat membebani APBD dan dari segi perekrutannya juga sudah tidak profesional lagi.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Imigrasi Berlakukan Bebas Visa Kunjungan untuk Pemegang PR Singapura ke Batam, Bintan dan Karimun

Petualangan Emosional The Wild Robot, Hadirkan Arti Ketulusan dan Persahabatan

Amsakar Tegaskan Paslon ASLI Petarung, Tak Perlu Bahas Kesalahan Lawan, Apalagi Soal Buzzer

Menteri Budi Arie Ajak Kampus Susun Strategi Pengembangan Masyarakat Digital

Diduga Langgar Netralitas ASN, Kadis Kominfo Batam Diperiksa Bawaslu

UNESCO Puji Indonesia dalam Penyelenggaraan Kegiatan Standar Baru

Tunggak Bayar Pajak Rp 4 M Lebih, Bapenda Batam Pasang Spanduk Peringatan di Hotel Da Vienna Boutique

Disnaker Kepri Kick Off Program Pemagangan Tenaga Kerja PT BAI

Sengketa Lahan PT BMW dan Warga di Ekang Anculai, Terbit Alas Hak di Atas Lahan Berstatus Hutan

KMP Thandemand Terbakar di Perairan Tanjung Kasam Batam

Indonesia Pamerkan Teknologi Industri 4.0 di Osaka, Dorong Kolaborasi Global

JK Sebut 10 dari 15 Konflik Besar di Indonesia Terjadi Karena Ketidakadilan

Tak Kuorum, Rapat Paripurna Gagal Bentuk AKD DPRD Kabupaten Karimun Periode 2024-2029

Peduli Masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Mapur Jalankan Program Beras Murah

Permudah Pengawasan, Warga Binaan Rutan Tanjungpinang Pakai Rompi Khusus saat Terima Kunjungan