BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepri Muhammad Sani mengklaim pelaksanaan APBD 2014 telah mengacu pada lima Kebijakan Umum Anggaran.

Hal itu disampaikan Sani dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan dan Pertangungjawaban (LKPJ) atas penggunaan APBD 2014 kepada DPRD Kepri, dalam Rapat Paripurna di Dompak, Tanjungpinang, Selasa (8/4/2015).

Lima kebijakan pembangunan daerah yang disepakati dalam Pelaksanaan APBD 2014 dikatakan Sani mencakup peningkatan pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam serta pulau-pulau terdepan, percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik serta bersih dari KKN.

"Dari sejumlah anggaran yang dialokasikan, dapat dilaksanakan di atas 60 persen, kendati memang sebagian masih ada yang di bawah," kata Sani.

Hal itu tergambar dari Rp 3,1 triliun pendapatan yang ditargetkan tercapai sebesar Rp 2,9 triliun atau 92,42 persen. Seperti pendapatan asli daerah Rp 936 miliar terealisasi Rp 1.072 trilun, Dana Perimbangan dari Rp 2 triliun yang ditargetkan terealisasi Rp 1,6 triliun lebih.

Pendapatan lain-lain dari Rp 223 miliar yang ditargetkan terealisasi Rp 184 milliar lebih. Pajak dan retribusi daerah dari Rp 896 miliar yang ditargetkan terealisasi Rp 1 triliun.

Di sektor belanja, dari Rp 3,641 triliun belanja daerah, terealisasi Rp 3,314 triliun, atau sebesar 91,02 persen dari yang direalisasikan, seperti belanja tidak langsung dari Rp 1,332 triliun yang dianggarakan, terealisasi Rp 1,215 triliun. Belanja langsung dari Rp 2,308 triliun yang dianggarakan tercapai Rp 2,096 triliun.

Sedangkan belanja pegawai, dari Rp 198,975 miliar dianggarkan, dapat dilaksanakan realisasinya Rp 183.736 miliar atau 92,34 persen. Belanja barang dari Rp 1,288 triliun yang dianggarkan terealisasi sebesar Rp 1,196 triliun atau 92,90 persen.

Belanja modal dari Rp 821,553 miliar yang dianggarakan, telah terealisasi sebsar Rp 717,990 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahunan berupa dana cadangan dan penyertaan modal investasi pada 2014 Pemerintah Kepri juga telah melaksanakan Rp 56,410 miliar dari Rp 57,365 miliar yang dialokasikan dalam APBD 2014.

Sedangkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan pada 2014, Provinsi Kepri mendapatakan alokasi anggaran untuk bidang pertanian, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum dan koperasi/UKM, juga telah dilaksanakan dengan realisasi di atas 80-90 persen.

"Untuk tugas umum pemerintah, pada 2014 Pemerintah Provinsi Kepri juga telah melaksanakan kerjasama antar daerah sereta dengan pihak ke tiga, dan melakukan koordinasi dengan instansi pertikal, seperti dengan provinsi se- Indonesia dalam Forum Kerja sama Antar Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan, Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan 7 Kabupaten/kota di Kepri, dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan dengan alokasi anggaran Pemerintah Kepri ke daerah Rp 181,5 miliar," sebutnya.

Dari dana tersebut digunakan untuk program pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan tertinggal dengan pemberian makanan tambahan balita, perawatan kasus gizi buruk, pelayanan kesehatan melalui Jamkesda dengan total alokasi anggaran Rp 56,606 miliar lebih, pembangunan Posyandu dan Postu, serta pemberian beasiswa pada 11.588 siswa di Kepri.

"Kita juga sudah melaksanakan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, pembinaan unit usaha penduduk miskin dan desa tertinggal, dan kegiatan lainnya, yang terangkum dalam LKPJ Gubernur secara detail," pungkas Sani.

Editor: Dodo