Ada yang Belum Anggarkan Dana Pilkada di APBD Murni

Keberhasilan Pilkada Serentak di Kepri Tergantung Dukungan Dana

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Ria Saptarika mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak di Kepulauan Riau (Kepri) pada 9 Desember 2015 mendatang tidak terlepas dari adanya dukungan pendanaan yang cukup.

Hal itu disampaikan Senator Ria Saptarika dalam Laporan Kegiatan di Daerah Anggora Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Kepri pada 19 Pebruari-22 Maret 2015 yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2014/2015 beberapa hari lalu.

"Ssebagai gambaran anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pilkada di Provinsi Kepulauan Riau yang diajukan KPU sebesar Rp. 126 Milyar sedangkan anggaran yang disetujui Gubernur sejumlah  Rp. 89,2 Milyar," kata Ria. 

Sedangkan anggaran Panwaslu Propinsi  sebesar Rp. 33,6 Milyar dari dana Rp. 50 Milyar yang diajukan guna pengawasan.  Sementera Anggaran untuk Pengamanan, Polda Kepri mengajukan sebesar Rp. 8,7 Milyar, anggaran ini sempat dikritisi dan menjadi sorotan Komisi II DPR RI saat kunjungan reses ke Batam.

Sebaliknya, dukungan anggaran pilkada oleh pemda kabupaten/kota yang telah masuk APBD Murni 2015 antara lain Batam sebesar Rp. 16 Milyar, Bintan sebesar Rp. 11,3 Milyar,  Anambas sebesar Rp. 4,5 Milyar dari dana yang diajukan KPU sebesar Rp. 17 Milyar.

"Sementara alokasi anggaran dana pilkada  yang belum teranggarkan dalam APBD 2015 oleh pemda yaitu Karimun sebesar Rp. 13,5 Milyar, Lingga sebesar Rp. 10 Milyar dan Natuna sebesar Rp. 18,7 Milyar," katanya.

Menurut Riau, dukungan pendanaan terhadap pelaksanaan pilkada ini sangat penting guna terselenggaranya pilkada secara baik. Namun sedikit mengkhawatirkan karena sebagian daerah tersebut dalam APBD Murni 2015 mengalami defisit anggaran karena dampak pemotongan dana DAU/DAK imbas dari turunnya harga minyak dunia, sedangkan alokasi dana untuk pilkada belum ada dianggarkan.

"Tentunya dukungan Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan dana bantuan dari APBN sangat diharapkan agar pelaksanaan pilkada ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Perlu solusi dan dukungan dana dari APBN-P agar kekurangan dana pelaksanaan pilkada serentak bisa diantisipasi," kata Anggota Komite DPD RI asal Kepri ini.

Di sisi lain, penyelenggaraan pilkada ini juga  berpengaruh terhadap terkotak-kotaknya birokrasi (PNS) pada calon kepala daerah dalam fragmentasi elit politik lokal. Hal ini telah mengganggu pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

"Adanya polarisasi dukungan birokrasi pada calon kepala daerah telah menciptakan situasi kerja yang tidak nyaman, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai slogan yang merupakan dukungan atau penolakan terhadap calon kepala daerah di internal birokrasi," katanya.

Editor: Surya

---