Usulan DOB Kabupaten Kepulauan Singkep akan Segera Dibahas di Komite I DPD RI

Usulan DOB Kabupaten Kepulauan Singkep akan Segera Dibahas di Komite I DPD RI

Oleh : Surya

Selasa | 31-03-2015 | 15:47 WIB

Anggota DPD Kepulauan Riau (Kepri) Ria Saptarika

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Usulan pembentukan Kabupaten Kepulauan Sinkep terpisah dari kabupaten induknya Kabupaten Lingga akan segera dibahas di Komite I DPD RI untuk segera dijadikan daerah otonom baru (DOB).

Hal itu disampaikan Senator Ria Saptarika dalam Laporan Kegiatan di Daerah Anggora Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Kepri pada 19 Pebruari-22 Maret 2015 yang telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2014/2015 beberapa hari lalu.

Menurut Ria Saptarika, dalam serap aspirasi di daerah, muncul usulan pembentukan kabupaten kepulauan singkep dari masyarakat Kabupaten Lingga.

Kondisi geografis Lingga yang memiliki banyak pulau, katanya, menyebabkan tidak meratanya pembangunan, tidak terkecuali di Singkep.

"Masyarakat di Singkep selama ini merasakan terlalu jauhnya pusat pusat pelayanan masyarakat sehingga kepentingan masyarakat banyak terabaikan. Sehingga perlu dibentuk daerah otonom sensdiri," katanya.

Menurutnya, banyak kesulitan dalam hal akses untuk masalah pendidikan dan kesehatan. Selama ini pembangunan yang dilakukan Pemkab Lingga belum merata dirasakan masyarakat Singkep.

"Pembangunan masih berfokus pada Ibukota Kabupaten yang berlokasi di Daik. Dasar pemikiran, secara prosedur pengajuan pemekaran telah mendapat persetujuan DPRD Lingga dan Bupati Lingga," katanya.

Sedangkan menyangkut usulan embentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat dan Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan, kata Ria, karena kedua wilayah tersebut memiliki perbatasan dengan negara tetanga, Malaysia.

"Natuna Barat dan Natuna Selatan memiliki pulau - pulau (pulau Panjang, pulau Subi, pulau Serasan) yang berjauhan sehingga selama ini sangat sulit terakses pembangunan. Masyarakat kedua daerah ini mengandalkan kebutuhan hidup dari transaksi perdagangan lintas batas dengan malaysia," katanya.

Sementara mengenai pengajuan kembali usul pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur, yang gagal mendapatkan persetujuan pada DPR 2009-2014 lalu, akan diusulkan kembali dengan melengkapi persyaratan teknis seperti diatur dalam UU Pemerintahan Daerah yang baru.

"Tinggal diajukan kembali dan menunggu revisi PP 78 Tahun 2007 yang mengatur pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah otonom berdasarkan UU Pemda yang baru," katanya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Konflik Iran-Israel, Menteri ESDM Pastikan Harga BBM dan LPG Tetap Normal hingga Juni 2024

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Stakeholder Pariwisata Daerah Didorong Segera Bentuk Manajemen Krisis Kepariwisataan

Jemaah Mulai Terbang ke Saudi 12 Mei 2024, Ini Rencana Perjalanan Hajinya

Kualitas SDM yang Baik Fondasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Setara

Menteri PANRB Setujui Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Satreskrim Polres Bintan Tetapkan Pj Wali Kota Tanjungpinang sebagai Tersangka

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Kapolda Kepri, Roby Kurniawan dan Nurdin Basirun Kompak Hadiri Open House Apri Sujadi

Dorong Stabilitas Harga, DPD RI Panggil Menteri dan Lembaga Terkait

DPD RI lantik Gede Ngurah Ambara Putra Gantikan Arya Wedakarna

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Buka Peluang Maju Pilkada Kaltim