BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Kabupaten Lingga terancam dalam kondisi gawat darurat. Pemerintah Kabupaten Lingga akan memangkas anggaran di semua SKPD hingga 65 persen. Namun, langkah ini dinilai bukan solusi untuk menghindari defisit anggaran pada tahun ini.

"Seperti yang diberitakan, Kota Tanjungpinang mengalami defisit akibat pemangkasan anggaran dari Pusat. Tapi mereka cepat menangani hal ini. Kalau di kabupaten kita (Lingga) sendiri sampai saat ini, jangankan pembahasan untuk APBD Perubahan, perbup untuk DPA tahun 2015 ini saja belum diterbitkan. Seharusnya legislatif dan eksekutif cepat mengambil tindakan," kata Rudi Purwonugroho, mantan anggota DPRD Kabupaten Lingga, kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (31/3/15).

"Daria (Bupati Lingga, red) mulai 11 Agustus 2015 ini tidak lagi menjabat. Kalau tidak ada tindakan tegas, kondisi kabupaten ini semakin terancam. Intinya kita berharap kegiatan seremonial dan bentuk pelatihan di-stop dulu tahun ini, bukan anggaran SKPD yang dipangkas," imbuh Ketua DPD PAN Lingga ini.

Rudi juga menilai, pemangkasan anggaran di SKPD itu tidak memiliki alasan jelas. Malah akan menghambat setiap kegiatan di Pemerintah Kabupaten Lingga.

Menurut Rudi, jalan satu-satunya untuk melakukan efisiensi anggaran adalah bukan melakukan pemotongan 65 persen setiap SKPD, tapi Pemerintah Kabupaten Lingga harus melakukan pemangkasan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, seperti kegiatan-kegiatan pelatihan yang tidak terlalu mendesak untuk dilaksanakan.

"Kemarin saya membaca di media, salah satu SKPD akan melaksanakan kegiatan pelatihan. Kegiatan-kegiatan seperti pelatihan atau seremonial lain sebaiknya untuk tahun ini ditiadakan dulu, dan kegiatan yang ditonjolkan itu sebaiknya kegiatan yang benar-benar bermanfaat," jelasnya.

"Sekarang kita lagi krisis bahan pokok. Program untuk mengatasi ini harus jadi prioritas. Pembangunan fasilitas sekolah juga harus segera. Sebentar lagi anak-anak kita akan masuk sekolah. Daripada mengadakan pelatihan yang tidak penting, lebih baik kita cari solusi untuk pendidikan gratis dari APBD Lingga selain yang sudah ada di APBN. Masuk sekolah itu mahal, kalau bisa itu digratiskan," terangnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Muhammad Nizar, mengatakan, legislatif sudah menyurati Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga untuk mempertanyakan pemotongan anggaran 65 persen di setiap SKPD tersebut. Surat tersebut sudah dikirimkan pada 27 Februari 2015.

"Kami sudah menyampaikan surat keberatan pemangkasan anggaran sebesar 65 persen di setiap SKPD di Kabupaten Lingga. Kami menilai pemangkasan tersebut sangat tidak etis karena APBD tahun 2015 sudah disetujui dan dibahas bersama DPRD Lingga," terang Nizar. (*)

Editor: Roelan